kabarsula BK DPRD Banjarmasin Bebaskan Ketua Dewan dari Dugaan Pelanggaran Etik, Pemuda Islam dan Forpeban Siap Gelar Demo bandar SLOT INDONESIA

INIBERITA.id, BANJARMASIN – Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin yang menyatakan Ketua DPRD Rikval Fachruri tidak melanggar kode etik terkait dugaan penggunaan tenaga pengamanan (sekuriti) Sekretariat DPRD untuk menjaga rumah pribadinya menuai kritik keras.

Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Islam bersama Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) Kalimantan Selatan menyatakan kekecewaan terhadap hasil keputusan lembaga pengawas internal DPRD tersebut. Keduanya bahkan berencana menggelar aksi demonstrasi untuk mempertanyakan dasar dan pertimbangan BK dalam mengambil keputusan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Islam Kalsel, Rolly Irawan, secara terbuka mempertanyakan landasan penilaian BK hingga menyimpulkan tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik dalam persoalan tersebut.

“Terus terang, kami sangat kecewa dan menyayangkan keputusan BK tersebut. Kami ingin mempertanyakan apa dasar dan pertimbangannya sehingga dinyatakan tidak ada pelanggaran kode etik,” ujarnya.

Menurut Rolly, persoalan utama yang harus menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan tenaga pengamanan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi seorang pejabat publik.

Jika dugaan tersebut benar, menurutnya, hal itu patut dipertanyakan dari sisi kepatutan, etika, serta tanggung jawab seorang wakil rakyat dalam menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan negara.

“Wakil rakyat itu seharusnya melayani, bukan dilayani. Kalau memang sudah mendapatkan tunjangan, mengapa masih harus meminta fasilitas lagi?” tegas Rolly.

Ia menekankan, seluruh fasilitas negara, termasuk tenaga kerja yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah, harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Bukan justru dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi pejabat.

“Jangan sampai fasilitas yang seharusnya digunakan untuk menunjang tugas kedewanan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Publik berhak mengetahui apakah penggunaan tenaga keamanan tersebut sudah sesuai aturan atau tidak,” katanya.

Atas dasar itu, Pemuda Islam bersama Forpeban Kalsel berencana turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap keputusan BK DPRD Banjarmasin.

Aksi demonstrasi tersebut rencananya digelar dalam waktu dekat. Mereka akan mendesak BK memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pemeriksaan, pertimbangan, hingga kesimpulan yang menyatakan tidak adanya pelanggaran kode etik.

“Kami akan melaksanakan aksi demonstrasi dalam waktu dekat untuk menanyakan secara jelas apa yang menjadi dasar keputusan tersebut,” ungkap Rolly.

Lebih lanjut, Rolly menilai BK DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah, integritas, dan kehormatan lembaga legislatif. Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun kelembagaan kepada masyarakat.

“Jangan sampai keputusan BK justru menimbulkan persepsi bahwa persoalan yang menyangkut fasilitas negara dan kepentingan pribadi pejabat dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kami ingin ada transparansi dan penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat,” tegasnya.

Rencana aksi turun ke jalan tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar persoalan dugaan penggunaan tenaga pengamanan untuk kepentingan pribadi itu tidak berhenti pada kesimpulan internal BK.

Pemuda Islam dan Forpeban berharap polemik tersebut mendapat penjelasan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebab, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD dituntut menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh uang negara. (benk/iniberita).

Views: 1,463