kabarsula Pers Bukan Alat Kekuasaan – AMS News bandar SLOT INDONESIA

Tajuk AMSNews.id

Kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari demokrasi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, kritik terhadap pemerintah semestinya dihadapi dengan data, klarifikasi, dan mekanisme yang tersedia dalam hukum pers.

Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam forum insan pers di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (26/8/2026), yang meminta sebuah media menentukan sikap terkait kelanjutan kerja sama, patut menjadi perhatian.

“Masih mau kerja sama nggak? Katakan di sini. Kalau nggak, selesai kita hari ini, putus hubungan kita. Putus hubungan, putus pertemanan.”

Pemerintah tentu berhak mengkritik pemberitaan. Namun, jika sebuah berita dianggap keliru, jawabannya bukan tekanan terhadap hubungan kerja sama. Tampilkan data, berikan hak jawab, ajukan koreksi, atau gunakan mekanisme Dewan Pers apabila terdapat sengketa pers.

Kerja sama pemerintah dengan media juga tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengendalikan pemberitaan. Media bukan dituntut untuk selalu memuji pemerintah, melainkan menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial berdasarkan fakta serta kepentingan publik.

Di sisi lain, kemerdekaan pers juga harus disertai tanggung jawab. Wartawan wajib mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

AMSNews.id berpandangan, polemik ini tidak perlu berkembang menjadi pertarungan antara pemerintah dan wartawan. Pemerintah dapat menjelaskan data dan fakta, sementara media harus siap mempertanggungjawabkan produk jurnalistiknya.

Pemerintah yang kuat bukan pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menerima kritik dan menjawabnya dengan fakta.

Kritik mestinya dijawab dengan data. Pemberitaan yang keliru diperbaiki dengan koreksi. Perselisihan diselesaikan melalui mekanisme hukum. Kerja sama profesional jangan sampai menjadi alat untuk menentukan berita mana yang boleh terbit dan mana yang harus diam.

Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan sekadar hubungan baik antara pejabat dan media, tetapi kepentingan publik dan kemerdekaan pers.