kabarsula Hendra Sentil Pola APBD Banjarmasin: Anggaran Besar, Persoalan Warga Belum Tentu Tuntas bandar SLOT INDONESIA
INIBERITA.id, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menggelar rapat finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hendra, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terkait perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Salah satu rekomendasi yang disorotinya adalah perlunya perubahan pola penyusunan APBD, agar tidak sekadar berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga mengutamakan efektivitas program dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Mulai siklus perencanaan dan penganggaran APBD berikutnya, TAPD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun matriks evaluasi dan transformasi program pembangunan.
Matriks tersebut harus memuat lima kategori utama, yakni program yang harus dihentikan, dilanjutkan, diperbaiki, diperluas, serta program baru yang perlu diinisiasi.
Menurutnya, pengelompokan tersebut harus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, efektivitas belanja, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, serta kontribusinya terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hendra menegaskan, matriks evaluasi tersebut nantinya harus menjadi bagian dari bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun RAPBD bersama DPRD.
Dengan demikian, pembahasan anggaran tidak hanya berkutat pada perubahan nominal pagu setiap organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menyentuh peningkatan kualitas kebijakan dan hasil pembangunan.
“Setiap tahun kita membahas APBD, tetapi belum memiliki instrumen yang secara sistematis menunjukkan program apa yang harus dihentikan karena tidak efektif atau tidak lagi relevan,” tegasnya. Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah seharusnya memiliki ukuran yang jelas untuk menentukan program yang masih layak dilanjutkan karena memberikan manfaat, program yang perlu diperbaiki karena belum mencapai target, hingga program yang harus diperluas karena terbukti memberikan dampak signifikan.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengidentifikasi program-program baru yang benar-benar dibutuhkan, sebagai respons terhadap berbagai persoalan dan tantangan pembangunan daerah.
Menurut politisi PKS tersebut, tanpa sistem evaluasi yang terukur, pembahasan APBD dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tahunan yang berfokus pada besaran belanja, tanpa melihat sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kalau pola pembahasan kita terus seperti ini, setiap tahun kita hanya akan memperdebatkan besaran anggaran tanpa mengetahui apakah kualitas pembangunan kita mengalami kemajuan. Kita mengetahui berapa uang yang dibelanjakan, tetapi belum tentu mengetahui berapa persoalan yang berhasil diselesaikan,”ujarnya.
Hendra berharap TAPD dan Bappeda mulai membangun sistem penganggaran berbasis evaluasi kinerja. Sistem tersebut harus mampu memperlihatkan kesinambungan antara evaluasi program tahun sebelumnya, perencanaan tahun berikutnya, dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Ia juga mengingatkan bahwa 2027 merupakan tahun kedua pemerintahan kepala daerah. Karena itu, menurutnya, sudah semestinya mulai terlihat diferensiasi kebijakan, inovasi pembangunan, serta perubahan orientasi anggaran yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah.
Jangan sampai pemerintah daerah telah memiliki RPJMD baru, kepala daerah baru, serta APBD dengan nilai yang semakin besar, tetapi secara substansial masih menjalankan pola pembangunan yang sama dari tahun ke tahun.
Hendra lebih jauh mengatakan, APBD seharusnya menjadi instrumen transformasi pembangunan daerah, bukan sekadar alat untuk mempertahankan keberlangsungan birokrasi dan kegiatan rutin pemerintahan.
Ia mencontohkan persoalan banjir yang selama ini, kerap direspons dengan kegiatan pengerukan sungai. Padahal, penanganan banjir membutuhkan perencanaan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk memastikan pembangunan drainase saling terhubung dan terintegrasi.
“Setiap terjadi banjir, proyek yang muncul sering kali pengerukan sungai lagi dan pengerukan sungai lagi. Padahal, harus jelas bagaimana keberlanjutan programnya. Pembangunan drainase juga harus saling terhubung agar penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial,” katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang sebagai satu kesatuan sistem yang saling mendukung, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak, terhadap penyelesaian persoalan perkotaan.
Ia berharap rekomendasi tersebut, dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dalam menyusun kebijakan anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Dengan adanya evaluasi program secara terukur, setiap rupiah APBD, diharapkan tidak hanya terserap dalam kegiatan pemerintahan, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Kota Banjarmasin. (benk/iniberita).
Views: 641
kabarsula SLOT