kabarsula Bukan Sekadar Berbadan Hukum, Dewan Pers Bongkar Syarat Verifikasi, Kesejahteraan Wartawan Ikut Diperiksa bandar SLOT INDONESIA

INIBERITA.id, JAKARTA – Perusahaan media yang ingin memperoleh status terverifikasi Dewan Pers tidak cukup hanya bermodalkan kelengkapan dokumen administrasi. Aspek legalitas badan hukum, kesejahteraan wartawan, pembayaran gaji, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan turut menjadi perhatian serius dalam proses penilaian.

Bahkan, perusahaan media yang terlalu bergantung pada siaran pers atau rilis dari instansi pemerintah dan lembaga tertentu tanpa diimbangi produk jurnalistik hasil liputan sendiri juga tidak luput dari evaluasi.

Hal tersebut disampaikan Syariful dari Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi (P2R) Dewan Pers. Ia menjelaskan, salah satu persyaratan mendasar yang wajib dipenuhi perusahaan pers adalah memiliki badan hukum yang sah.

Namun, legalitas perusahaan bukan satu-satunya aspek yang menjadi penentu. Dewan Pers juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja media.

Bukti pembayaran gaji wartawan serta kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari dokumen yang diperiksa dalam proses verifikasi.

“Yang paling utama tentu badan hukum. Kemudian terkait kesejahteraan pekerja, termasuk gaji dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Syariful menegaskan, perusahaan media tidak boleh sekadar melengkapi persyaratan dengan dokumen lama atau data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Seluruh dokumen yang diserahkan harus benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan saat proses pemutakhiran dan verifikasi faktual berlangsung.

“Dokumen yang diperiksa harus yang terbaru dan asli. Tidak bisa menggunakan dokumen lama,” tegasnya.

Setelah tahapan administrasi dinyatakan lengkap, proses verifikasi berlanjut pada penilaian terhadap kualitas konten dan produk jurnalistik yang dipublikasikan perusahaan media.

Dalam tahapan tersebut, penilaian dilakukan oleh tim ahli atau kelompok kerja (Pokja) yang bertugas mengevaluasi produk jurnalistik perusahaan pers.

Menurut Syariful, media massa tetap diperbolehkan memuat siaran pers atau rilis dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Namun, konten semacam itu tidak boleh mendominasi keseluruhan pemberitaan.

“Rilis boleh, tetapi jangan sampai menjadi mayoritas. Media harus memiliki produk jurnalistik sendiri yang dihasilkan melalui kerja wartawan,” katanya.

Ia mengingatkan, perusahaan pers harus menjalankan fungsi jurnalistik sebagaimana mestinya. Media tidak boleh hanya menjadi tempat untuk menyalin dan memublikasikan bahan pemberitaan yang disiapkan bagian hubungan masyarakat (humas) pemerintah atau lembaga tertentu.

Rilis memang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi awal. Akan tetapi, wartawan tetap dituntut melakukan pengembangan informasi melalui peliputan, konfirmasi, wawancara, serta pengumpulan data secara independen.

Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kerja profesional wartawan, bukan sekadar publikasi ulang informasi dari pihak lain.

Selain menjelaskan persyaratan administrasi dan penilaian konten, Syariful juga menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers tidak dipungut biaya.

Ia bahkan memberikan peringatan keras agar perusahaan media tidak memberikan uang, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya kepada pihak yang bertugas melakukan verifikasi.

Jika ditemukan adanya permintaan biaya maupun praktik pemberian sesuatu kepada verifikator, perusahaan media diminta segera melaporkannya kepada Dewan Pers.

“Kalau ada yang meminta biaya dalam proses verifikasi, silakan dilaporkan. Dewan Pers tidak menerima apa pun dalam proses tersebut. Kalau ditemukan, medianya juga didiskualifikasi,” ujarnya.

Peringatan tersebut menjadi penegasan bahwa proses verifikasi harus berlangsung secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun upaya memengaruhi hasil penilaian.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Dewan (FORWARDEK), Bambang Santoso, berharap semakin banyak perusahaan media lokal yang memiliki kesempatan mengikuti dan memenuhi persyaratan verifikasi Dewan Pers.

Menurutnya, kehadiran tim verifikasi Dewan Pers di daerah perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar perusahaan media lokal tidak mengalami kesulitan dalam mengakses proses verifikasi.

Bambang berharap DPRD maupun pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan dan kehadiran tim verifikasi Dewan Pers di daerah.

“Harapannya, DPRD maupun pemerintah daerah dapat memberikan dukungan agar tim verifikasi bisa hadir. Dengan begitu, semakin banyak media lokal yang memperoleh kesempatan mengikuti proses verifikasi,” ujarnya.

Ia menilai, semakin banyak perusahaan media lokal yang memenuhi standar profesional dan berstatus terverifikasi Dewan Pers, semakin terbuka pula peluang membangun kemitraan yang sehat dan profesional dengan berbagai instansi.

Namun, menurutnya, perusahaan media juga harus memahami bahwa status verifikasi tidak bisa diperoleh hanya dengan mengandalkan kelengkapan administrasi.

Ada tahapan penilaian lain yang harus dipenuhi, terutama menyangkut kualitas, independensi, dan profesionalitas produk jurnalistik.

Bambang menambahkan, pemeriksaan administrasi merupakan pintu awal dalam proses verifikasi. Setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, penilaian dilanjutkan pada aspek konten dan produk jurnalistik melalui kelompok kerja yang berbeda.

“Penilaian konten dilakukan oleh kelompok kerja atau Pokja yang berbeda. Jadi, setelah administrasi terpenuhi, baru dilakukan penilaian terhadap produk jurnalistik medianya,” pungkas Bambang. (benk/iniberita)

Views: 709