kabarsula Polemik Upah dan Status Karyawan AMG Kundur Vision, Subkontraktor PT Permata Indonesia, Kembali Disorot. bandar SLOT INDONESIA

BATAM, Mediabatam.id – Polemik ketenagakerjaan kembali mencuat di perusahaan AMG Kundur Vision, yang disebut sebagai subkontraktor PT Permata Indonesia. Persoalan yang menjadi sorotan meliputi dugaan pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Batam, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dipertanyakan, hingga ketidakjelasan status karyawan setelah masa kontrak berakhir.

Berdasarkan informasi yang diterima, upah yang diberikan kepada karyawan diduga masih mengacu pada standar UMK Kota Batam tahun 2023, bukan ketentuan upah minimum yang berlaku pada tahun berjalan. Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari instansi ketenagakerjaan terkait.

Selain persoalan upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi pertanyaan. Perusahaan disebut hanya mendaftarkan pekerja pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sementara kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT) disebut belum diberikan. Status kepesertaan dan kewajiban perusahaan perlu diverifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persoalan lain muncul terkait pekerja yang masa kontraknya telah berakhir, tetapi diduga masih dipekerjakan tanpa kejelasan status hubungan kerja maupun pembaruan perjanjian kerja. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi para pekerja.

Dokumen yang diterima redaksi juga memperlihatkan adanya Surat Peringatan Pertama (SP1) tertanggal 13 Oktober 2026 dari PT Permata Indo Sejahtera. Dalam surat tersebut, alasan peringatan yang dicantumkan adalah pekerja disebut tidak pernah melakukan absensi di kantor. Surat itu berlaku hingga 12 Januari 2027.

Penerbitan SP1 tersebut menambah pertanyaan mengenai kejelasan status hubungan kerja karyawan yang bersangkutan, terutama di tengah persoalan masa kontrak yang disebut telah berakhir. Namun, penerbitan surat peringatan dan persoalan kontrak merupakan hal berbeda yang perlu ditelaah berdasarkan dokumen serta keterangan para pihak.

Publik mendesak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan pengupahan, perjanjian kerja, maupun jaminan sosial ketenagakerjaan.

Redaksi juga membuka ruang bagi AMG Kundur Vision dan PT Permata Indonesia untuk memberikan klarifikasi terkait besaran upah yang dibayarkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, status kontrak pekerja, serta dasar penerbitan SP1 tersebut.

Transparansi dan kepastian hukum ketenagakerjaan menjadi hal penting agar hak pekerja terlindungi dan setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.