kabarsula DPRD Batam Gelar Paripurna, Wali Kota Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi soal APBD 2027 bandar SLOT INDONESIA

AMSNews.id |Batam – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027, Rabu (7/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin. Turut mendampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE.

Dari pihak Pemerintah Kota Batam, Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir secara langsung untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas sejumlah pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebelumnya.

Dalam penyampaiannya, Amsakar menegaskan pentingnya sinergi antara Pemko Batam, BP Batam dan dunia usaha dalam memperkuat iklim investasi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, penguatan kepastian investasi, kemudahan perizinan, peningkatan pelayanan, pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sektor industri harus diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam dalam memperkuat kepastian investasi, kemudahan perizinan, pelayanan, infrastruktur, dan pengembangan industri agar memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan, kemitraan UMKM, transfer pengetahuan dan keterampilan, serta penguatan ekonomi local,” ujar Amsakar.

Pemko Targetkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Menjawab pandangan Fraksi Hanura-PSI-PKN, Amsakar juga mengungkapkan langkah Pemko Batam dalam mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Ia menyebut Pemko Batam telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 30 perusahaan besar di Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mendorong perusahaan merealisasikan penyerapan sedikitnya 20 persen tenaga kerja lokal.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah agar pertumbuhan investasi di Batam tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat daerah.

APBD 2027 Harus Beri Manfaat Langsung

Selain persoalan investasi dan ketenagakerjaan, pemerintah juga memberikan perhatian pada program perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.

Sejumlah program yang disiapkan antara lain subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Batam, bantuan sosial bagi lanjut usia, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta subsidi sembako sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi.

Pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian, termasuk dukungan sarana serta prasarana untuk nelayan dan pembudidaya ikan.

Amsakar menekankan agar pelaksanaan seluruh program tersebut dilakukan berdasarkan data yang valid. Proses verifikasi, penetapan kriteria penerima, pengawasan hingga evaluasi manfaat juga dinilai penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Ia juga menegaskan indikator kinerja dalam APBD 2027 harus disusun secara jelas dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Indikator kinerja dalam APBD 2027 harus jelas, terukur, transparan dan berorientasi pada output maupun outcome,” tegasnya.

Pemerintah Kota Batam, lanjut Amsakar, juga berkomitmen menjaga ruang fiskal agar belanja operasional tidak mengambil porsi berlebihan yang dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pemerataan pembangunan turut menjadi perhatian. Pembangunan tidak hanya diarahkan di kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh wilayah hinterland melalui peningkatan infrastruktur dasar, transportasi publik, konektivitas serta akses terhadap pelayanan pemerintahan.

Pembahasan Dilanjutkan Banggar dan TAPD

Mengakhiri penyampaiannya, Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif serta diselesaikan sesuai tahapan dan waktu yang telah ditetapkan.

“Kami berharap proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, efektif, dan tepat waktu, sehingga menghasilkan APBD yang realistis, taat ketentuan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam sebagaimana telah diarahkan dalam KUA Tahun Anggaran 2027,” katanya.

Setelah menyampaikan pidato jawaban pemerintah, Wali Kota Batam kemudian menyerahkan dokumen jawaban tertulis Pemko Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam.

Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menjelaskan, jawaban pemerintah tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027.

Sesuai mekanisme pembahasan APBD, proses selanjutnya akan dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sejumlah hal yang masih membutuhkan pendalaman, termasuk angka, rincian program dan kegiatan maupun penyesuaian teknis, akan dibahas lebih lanjut oleh Banggar DPRD bersama TAPD sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, pembahasan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 masih akan berlanjut hingga tercapai kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam sebelum ditetapkan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan. (*)