kabarsula PWI Kepri Dukung Tujuh Program Prioritas Kapolri bandar SLOT INDONESIA

AMSNews.id | Batam – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan dukungan terhadap tujuh program prioritas Kapolri Jenderal Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., 2026–2029.

Ketua PWI Kepri, Saibansyah Dardani, mengatakan tujuh program tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi Polri agar semakin profesional, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Saibansyah, transformasi yang dilakukan Polri tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembenahan internal institusi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tujuh program prioritas ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat institusi Polri, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, anggaran maupun transformasi digital,” kata Saibansyah. Kamis (01/10/2026) malam.

Ia menilai pembenahan kelembagaan perlu diikuti dengan pembentukan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Rekrutmen yang bersih, sistem karier berbasis merit, serta penguatan kepemimpinan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Di sektor pelayanan publik, PWI Kepri mendorong agar Polri terus meningkatkan kecepatan, ketepatan dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan. Standar pelayanan yang jelas serta kemudahan akses bagi masyarakat dinilai menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas reformasi kepolisian.

Sementara dalam penegakan hukum, Saibansyah menekankan pentingnya proses yang berdasarkan bukti, proporsional, transparan, dan tetap berpegang pada ketentuan hukum.

“Penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, profesionalitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses penanganan perkara,” ujarnya.

PWI Kepri juga memberikan perhatian terhadap agenda pengawasan dan tata kelola anggaran. Menurut Saibansyah, mekanisme pengawasan yang efektif dan pengelolaan anggaran yang transparan akan menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas institusi.

Pada sisi lain, transformasi digital dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemanfaatan teknologi melalui konsep smart policing, integrasi data, hingga penguatan scientific crime investigation diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja kepolisian sekaligus memperkuat proses pembuktian dalam penanganan perkara.

Selain mendukung agenda transformasi internal, PWI Kepri juga menilai langkah Polri dalam memprioritaskan pemberantasan lima jenis kejahatan perlu mendapat perhatian serius.

Kelima sasaran tersebut meliputi narkoba, judi online, korupsi, penyelundupan, dan premanisme.

Penanganannya diharapkan tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memutus mata rantai kejahatan, memberikan perlindungan kepada korban, serta mengupayakan pemulihan aset yang terdampak.

Saibansyah mengatakan pemberantasan kejahatan membutuhkan kerja bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan media.

“Pers memiliki posisi penting dalam mengawal keterbukaan informasi dan menyampaikan fakta kepada masyarakat. Sinergi antara Polri dan media harus dibangun berdasarkan profesionalitas, independensi, serta kepentingan publik,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan PWI Kepri bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol pers terhadap institusi kepolisian.

Sebaliknya, hubungan antara pers dan Polri harus tetap berada dalam koridor profesional, saling menghormati kewenangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pers tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol sosial melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.

PWI Kepri berharap tujuh program prioritas Kapolri dapat diimplementasikan secara konsisten sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana program tersebut diwujudkan dalam kerja nyata dan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Integritas, soliditas dan sinergitas harus menjadi kekuatan bersama untuk membangun kepercayaan publik,” pungkas Saibansyah. (Red)