kabarsula Junaidi Eddy Salurkan Sembako ke Dapur Umum Karyawan PT Ghim Li, Desak Pemerintah Segera Cari Solusi bandar SLOT INDONESIA

AMSNews.id | Batam – Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada karyawan PT Ghim Li Indonesia yang mendirikan dapur umum di kawasan perusahaan, Batam Centre, Selasa (22/9/2026).

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi para pekerja yang hingga kini masih menunggu kepastian terkait hak-hak ketenagakerjaan mereka pascapenutupan aktivitas perusahaan.

Junaidi mengatakan, dari informasi yang diterimanya saat berada di lokasi, kondisi sebagian pekerja dan keluarganya mulai terdampak akibat tidak adanya kepastian penghasilan.

Ia menyebut sejumlah pekerja mengaku mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk membayar cicilan, biaya pendidikan anak, serta tagihan kebutuhan dasar.

“Ini bukan hanya persoalan pekerjaan, tetapi sudah menyangkut kehidupan keluarga para pekerja. Mereka membutuhkan kepastian mengenai hak-haknya dan bagaimana keberlangsungan hidup setelah tidak lagi mendapatkan penghasilan,” ujar Junaidi.

Bantuan yang diserahkan antara lain berupa beras, gula, teh, kopi, mi instan, telur, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya untuk mendukung operasional dapur umum yang dikelola para pekerja.

Menurut Junaidi, keberadaan dapur umum tersebut menunjukkan bahwa para karyawan masih bertahan bersama sembari menunggu penyelesaian persoalan antara pekerja, perusahaan, dan pihak terkait.

Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi hubungan industrial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang mulai dirasakan oleh keluarga pekerja.

Junaidi mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh hak pekerja diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, apabila masih terdapat kewajiban perusahaan terhadap pekerja, termasuk upah, jaminan sosial maupun hak akibat pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Pemerintah harus hadir dan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut. Yang paling utama adalah bagaimana hak para pekerja dapat diselesaikan sesuai aturan,” katanya.

Ia juga meminta instansi terkait melakukan pendataan terhadap para pekerja terdampak sehingga tersedia langkah penanganan yang lebih terukur.

Selain penyelesaian hak ketenagakerjaan, Junaidi meminta pemerintah daerah mencari solusi untuk keberlangsungan pekerjaan para karyawan.

Menurut dia, para pekerja yang kehilangan pekerjaan perlu mendapat akses terhadap informasi lowongan dan peluang kerja baru di kawasan industri Batam maupun wilayah lain yang membutuhkan tenaga kerja.

“Kalau memang aktivitas perusahaan sudah tidak berjalan, pemerintah harus memikirkan langkah berikutnya. Jangan sampai para pekerja kehilangan penghasilan dalam waktu yang tidak jelas. Penempatan kerja baru harus menjadi salah satu solusi,” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mempertemukan tenaga kerja terdampak dengan perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan pekerja, tanpa mengabaikan proses penyelesaian hak dari perusahaan sebelumnya.

Junaidi juga menyatakan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan, pemerintah maupun aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.

Namun demikian, ia menekankan bahwa proses tersebut harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta hukum, bukan semata-mata tudingan.

“Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran atau unsur kesengajaan, tentu harus diproses sesuai hukum. Tetapi semuanya harus berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, dapur umum yang dikelola para karyawan masih beroperasi di kawasan perusahaan. Para pekerja juga masih menunggu kepastian mengenai penyelesaian persoalan ketenagakerjaan mereka dari pihak perusahaan dan pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai perkembangan penyelesaian hak-hak pekerja tersebut masih menunggu keterangan resmi dari pihak PT Ghim Li Indonesia maupun instansi pemerintah terkait. (AM)