kabarsula DPRD Batam Soroti Pendidikan, Air Bersih dan Serapan Tenaga Kerja Lokal dalam Laporan Reses bandar SLOT INDONESIA

AMSNews.id | Batam – Persoalan pendidikan, ketersediaan air bersih hingga peluang kerja bagi masyarakat tempatan menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Batam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.

Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (31/8/2026). Selain laporan reses, rapat juga membahas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 serta penutupan Masa Persidangan III dan pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto SE MM, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda SE. Dari pihak Pemerintah Kota Batam hadir Sekretaris Daerah Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama jajaran pejabat daerah dan unsur Forkopimda.

Saat membuka agenda penyampaian laporan reses, Budi Mardiyanto menyebut kewajiban anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Laporan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing fraksi sesuai kesepakatan pimpinan fraksi.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kebutuhan sarana penunjang pendidikan. Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Muhammad Rudi ST, mengatakan sejumlah kepala sekolah menyampaikan kebutuhan perangkat komputer jinjing atau laptop untuk mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“Sekolah-sekolah membutuhkan laptop untuk melaksanakan ujian TKA. Hal ini disampaikan oleh banyak kepala sekolah kepada kami,” kata Muhammad Rudi.

Menurutnya, sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian pemerintah. Ia juga menyebut anggota DPR RI Fraksi Gerindra Endipat Wijaya telah memberikan dukungan terhadap perbaikan 100 sekolah.

Tidak hanya sekolah, kebutuhan perangkat laptop juga ditemukan di Posyandu. Perangkat tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP).

Selain fasilitas pendidikan dan kesehatan, Muhammad Rudi menyebut terdapat sejumlah kantor pemerintahan yang kondisinya memerlukan pembenahan.

Gambar : Rapat Paripurna Anggota DPRD Kota Batam.

Laporan dari fraksi-fraksi lainnya juga mengangkat berbagai persoalan yang ditemukan saat turun ke tengah masyarakat. Fraksi PDIP melalui Jamson Silaban SH, Fraksi Golkar melalui Jimmy Siburian SH, Fraksi PKS melalui Sulaiman, serta Fraksi PKB melalui Drs H Surya Makmur Nasution MHum turut menyampaikan laporan hasil reses masing-masing.

Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat-PPP menempatkan persoalan pelayanan dasar dan ketenagakerjaan sebagai isu yang perlu segera mendapat perhatian Pemko Batam.

Juru bicara fraksi, Safari Ramadhan, mengatakan persoalan banjir masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah kawasan. Infrastruktur pendidikan juga disebut masih membutuhkan pembenahan.

Namun, menurut Safari, persoalan air bersih menjadi salah satu keluhan paling serius yang ditemukan selama pelaksanaan reses.

“Yang lebih penting lagi adalah masalah air bersih. Saat kami reses ada warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong sangat mengeluhkan masalah air bersih ini,” ujarnya.

Selain pelayanan air bersih, Safari menyoroti kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Ia meminta pemerintah memastikan warga yang lahir maupun menempuh pendidikan di Batam memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Ia juga mengungkap adanya dugaan praktik percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja.

Karena itu, Safari meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengambil langkah lebih tegas dengan memanggil pihak HRD perusahaan dan mendorong penerapan prioritas kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan.

Persoalan air bersih juga menjadi perhatian Fraksi Hanura-PSI-PKN. Melalui juru bicara Ruslan Sinaga, fraksi tersebut meminta pemerintah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih, khususnya di wilayah Batuampar dan Bengkong.

Selain air bersih, persoalan banjir turut disampaikan. Fraksi tersebut juga menyoroti penggunaan jasa subkontraktor oleh perusahaan yang dinilai dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja, termasuk persoalan upah.

“Kami harapkan apa yang dilaporkan dari hasil reses ini ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD,” kata Ruslan.

Menutup penyampaian laporan, Budi Mardiyanto memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan melalui hasil reses akan diteruskan kepada Wali Kota Batam untuk menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah.

Menurutnya, reses memiliki posisi penting dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan karena aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD.

“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” ujar Budi.

Rapat paripurna kemudian berlanjut pada agenda penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.

Kalau Anda mau, saya juga bisa buatkan versi yang lebih tajam dan “news value” tinggi, lengkap dengan judul alternatif, subjudul, lead yang lebih kuat, dan gaya khas portal berita Batam.