kabarsula DPRD Batam Gelar Paripurna, Wali Kota Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi soal Perubahan APBD 2026 bandar SLOT INDONESIA

AMSNews.id | Batam – DPRD Kota Batam kembali menggelar rapat paripurna dalam rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026, Selasa (2/9/2026).

Agenda rapat kali ini yakni mendengarkan tanggapan dan jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Ranperda Perubahan APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan, bersama Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM, dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Hadir pula unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Batam serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam pembukaan rapat, Aweng menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan kelanjutan dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan anggaran yang sebelumnya diajukan Pemerintah Kota Batam.

Setelah diberikan kesempatan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas sejumlah pandangan, masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Amsakar mengapresiasi perhatian DPRD terhadap rancangan perubahan APBD. Menurutnya, masukan legislatif menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berdampak terhadap masyarakat.

Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Batam akan memperkuat berbagai langkah, mulai dari digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, optimalisasi aset daerah hingga peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengawasan.

Amsakar menegaskan, peningkatan pendapatan tidak hanya ditempuh melalui kebijakan tarif. Pemerintah daerah akan mengutamakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara terukur, rasional dan transparan sehingga peningkatan penerimaan daerah tetap sejalan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjawab pandangan fraksi terkait belanja daerah, Amsakar menekankan bahwa penambahan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pemerintah dan manfaat yang diterima masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup dinilai berdasarkan tingginya realisasi atau serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap belanja harus menghasilkan manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sektor infrastruktur, peningkatan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 20,98 persen diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas jalan, penanganan banjir dan persampahan, peningkatan keselamatan lalu lintas serta pengembangan sarana transportasi publik.

Persoalan banjir dan sampah juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Penanganannya akan dilakukan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, pengendalian kawasan serta penguatan sistem pengelolaan persampahan dari hulu hingga hilir.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Pada sektor pendidikan, Pemko Batam menyatakan kebijakan anggaran akan diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, pemenuhan fasilitas pendukung serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Sementara di bidang kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya dipandang dari jumlah masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses, didukung tenaga medis, obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai.

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sektor UMKM, ekonomi kreatif, industri, perdagangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam.

Sementara itu, terkait rencana pengeluaran pembiayaan senilai Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah, Amsakar menyebut pemerintah akan memastikan kebijakan tersebut melalui kajian yang memadai.

Pertimbangan yang akan digunakan antara lain kelayakan investasi, manfaat ekonomi bagi daerah, target kinerja serta potensi risiko yang menyertainya.

“Rencana penambahan penyertaan modal akan tetap memperhatikan kajian kelayakan, manfaat ekonomi, target kinerja, dan risiko investasi,” ujar Amsakar.

Ia juga menegaskan prinsip efisiensi harus menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target yang terukur serta indikator kinerja yang dapat dievaluasi.

Kebijakan belanja, lanjutnya, akan diprioritaskan untuk sektor pelayanan dasar dan kebutuhan strategis masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan banjir, persampahan, pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan UMKM.

Amsakar mengatakan sejumlah masukan dari fraksi yang masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam akan dibahas lebih lanjut melalui pembahasan teknis bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Setelah penyampaian jawaban Wali Kota selesai, pimpinan DPRD menutup rapat paripurna.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan menyampaikan bahwa Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan di Badan Anggaran DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum DPRD bersama Pemerintah Kota Batam melanjutkan pembahasan hingga diperoleh kesepakatan terhadap Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tonton juga medsos AMSBatam