KABARSULA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula (Kepsul) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar launching kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kepsul tahun 2024. Acara ini berlangsung di Istana Daerah (Isda), desa Fagudu, Kecamatan Sanana, pada Sabtu (8/6/2024).
Kepala DPPKB Kepsul, Marini Nur Ali, menyampaikan bahwa Kepulauan Sula telah mencapai target nasional untuk pencanangan kampung KB 100 persen. Hal ini merupakan tindak lanjut dari edaran Kemendagri tentang pembentukan kampung KB yang diteruskan kepada Gubernur dan kemudian diteruskan oleh Pemda Kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, kita di Kepulauan Sula termasuk salah satu Kabupaten/kota yang telah melaksanakan launching kampung KB 100 persen. Target nasional 100 persen memang di tahun 2024, tapi kita di Kepulauan Sula sudah 100 persen di akhir tahun 2023,” ujar Marini.
Lebih lanjut, Marini menjelaskan pencanangan kampung KB di Kepulauan Sula sudah dilakukan sejak tahun 2016, dengan total 13 desa di 12 kecamatan. Pembentukan kampung KB ini bertujuan untuk membina keluarga berkualitas, dari paradigma Keluarga Berencana menjadi Keluarga Berkualitas.
“Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sehat, mandiri, dan bahagia. Pembentukan Kampung KB ini disertai dengan pembentukan Rumah Dataku, yang merupakan pusat data satu pintu di desa,” jelas Marini.
Sementara itu, Ketua BKKBN perwakilan Maluku Utara, Nuryamin, mengatakan bahwa kampung KB merupakan program nasional pemerintah yang dicanangkan sejak tahun 2016 di Jawa Barat.
“Kampung KB ini adalah sebuah bentuk miniatur program pembangunan di dalamnya. Jadi bukan cuma program keluarga berencana, tetapi semua sektor. Kita harapkan kampung KB ini betul-betul menjadi kampung yang berkualitas sesuai dengan namanya,” ungkap Nuryamin.
Nuryamin menambahkan, di Provinsi Maluku Utara terdapat kurang lebih 1.185 desa yang telah dicanangkan sebagai kampung KB. Dengan pencanangan ini, diharapkan semua data desa menjadi lengkap, terutama data masalah yang dapat diselesaikan, baik masalah fisik maupun non fisik.
“Yang kita utamakan disini adalah masalah non fisik seperti tidak memiliki jamban, WC, KTP, KK, BPJS, dan lain-lain. Itukan menjadi sumber kerawanan. Mudah-mudahan dengan data yang lengkap, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di desa dapat dipercepat penyelesaiannya,” harapnya. (Red)
