Pemekaran Mangoli Raya: Pertarungan Politik di Balik Janji Kesejahteraan

Oleh: Iben Umasugi, Alumni Fisip UMMU Ternate

Sudah lama kitorang mendengar wacana pemekaran Mangoli Raya menjadi daerah otonomi baru. Di balik janji kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, ternyata ada pertarungan politik yang cukup sengit. Para elit politik di daerah itu saling berebut pengaruh dan kekuasaan.

Kenapa mereka semangat sekali mendorong pemekaran? Jawabannya sederhana: akses ke sumber daya alam yang melimpah dan jabatan politik yang bergengsi. Bayangkan saja, kalau Pulau Mangoli jadi daerah baru, pasti akan banyak proyek pembangunan besar-besaran. Nah, proyek-proyek inilah yang menjadi incaran para elit untuk mengeruk keuntungan.
Tapi, apakah pemekaran benar-benar solusi terbaik untuk masyarakat Mangoli Raya? Belum tentu. Kita perlu hati-hati agar jangan sampai masyarakat menjadi korban dari ambisi para elit politik. Pemekaran bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa meningkatkan kesejahteraan jika dikelola dengan baik. Tapi di sisi lain, bisa juga memperparah ketimpangan dan memicu konflik baru.

Apa yang harus kita lakukan?

• Transparansi: Pemerintah harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan terkait pemekaran. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal agar mereka tahu apa saja keuntungan dan resikonya.
• Evaluasi mendalam: Perlu dilakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk melihat apakah pemekaran benar-benar diperlukan dan layak secara finansial.
• Penguatan kapasitas daerah: Jika pemekaran tetap dilakukan, pemerintah daerah baru harus diperkuat kapasitasnya agar bisa menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.
• Masyarakat harus kritis: Masyarakat harus jeli melihat siapa saja yang mendukung pemekaran dan apa motif mereka. Jangan mudah terbuai janji-janji manis para politikus.

Baca Juga : Jelang Akhir Masa Jabatan, FAM-SAH Kembali Hidupkan Janji Politik DOB Mangoli Raya

Pemekaran Mangoli Raya adalah masalah yang kompleks. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Yang terpenting adalah mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak, terutama Masyarakat Pulau Mangoli sendiri dan Masyarakat Kepulauan Sula pada umumnya.

Sejauh ini wacana pemekaran Mangoli Raya terus bergulir, membawa harapan akan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, di balik harapan itu, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Lihat saja berapa bulan mendatang jika isu pemekaran tidak lagi dikeluarkan oleh oknum partai politik atau juru kampanye maka pembaca harus sadari bahwa mereka mungkin sudah mengetahui kebenaran yang telah disembunyikan selama ini.

Salah satu tantangan terbesar adalah potensi konflik kepentingan antar-elit politik. Pertarungan memperebutkan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya alam bisa saja terjadi. Selain itu, pemekaran juga berpotensi memicu konflik horizontal jika tidak diiringi dengan upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

kemudian, kitorang juga perlu mempertimbangkan dampak pemekaran terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat. Pemekaran bisa memperkuat identitas lokal, namun juga berpotensi memicu perpecahan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana cara menjaga keberagaman budaya di tengah proses pemekaran.

Dari sisi ekonomi, pemekaran memang membuka peluang bagi pengembangan wilayah. Namun, kita perlu memastikan bahwa potensi ekonomi yang ada dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah baru harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola keuangan daerah dan menarik investasi.

Nah, sekarang kitorang harus ketahui untuk mewujudkan pemekaran yang sukses, beberapa hal perlu dilakukan misalkan.

Baca Juga : Tim Penyusun Dokumen Paparkan Syarat Pembentukan DOB Mangoli Raya

• Transparansi: Seluruh proses pemekaran harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
• Studi kelayakan yang komprehensif: Perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa pemekaran memang memberikan manfaat bagi masyarakat.
• Penguatan kapasitas daerah: Pemerintah daerah baru harus diperkuat kapasitasnya dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
• Pencegahan korupsi: Perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi sejak awal agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.
• Pendidikan politik: Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik agar mereka lebih memahami tentang pemekaran dan hak-hak mereka.

Pemekaran Mangoli Raya adalah keputusan penting yang akan berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menimbang semua aspek dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan.

Janji Politik dalam Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah seringkali diwarnai dengan berbagai janji politik yang menarik minat masyarakat. Dalam konteks pemekaran Mangoli Raya, janji-janji politik ini biasanya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.

Sebelum lanjut pada paragraf berikut yang pastinya kitorang sebagai pembaca sudah tahu, Beberapa janji politik yang umum ditemukan dalam konteks pemekaran daerah: penulis berkeinginan untuk secara bersama kitorang kupas dan lihat kenyatannya, sampai kapanpun itu orang Sula adalah sekumpulan orang-orang yang cerdas dan beradab hanya saja pemerintah daerah yang sengaja membuat kitorang tetap miskin dan kelihatan bodoh. Biar apa? Biar kitorang tetap hidup dengan ketergantungan serta keterbatasan.

Dibawah ini, janji poltik yang umum ditemukan pada konteks pemekaran daerah baru.

• Peningkatan kesejahteraan: Janji untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
• Perbaikan infrastruktur: Janji untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya.
• Peningkatan pelayanan publik: Janji untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
• Otonomi daerah: Janji untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah baru, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Baca Juga : Dua Tahun Kepemimpinan FAM-SAH, Wacana Pembentukan DOB Mangoli Raya Masih Tanda Tanya

Namun, tidak semua janji politik dapat dipenuhi. Mari kitorang buka mata terkait Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis janji politik terkait pemekaran adalah:

• Realitas di lapangan: Apakah janji-janji tersebut realistis dan sesuai dengan kondisi daerah saat ini?
• Sumber pendanaan: Dari mana sumber dana untuk membiayai semua proyek pembangunan yang dijanjikan Ketika Mangoli Mekar?
• Kapasitas pemerintah daerah: Apakah pemerintah daerah baru memiliki kapasitas untuk mengelola semua urusan pemerintahan dan pembangunan?
• Potensi konflik: Apakah pemekaran akan memicu konflik baru, seperti konflik antar kelompok masyarakat atau konflik dengan pemerintah daerah induk?

Janji Politik dalam Konteks Mangoli Raya

Untuk lebih spesifik pada kasus Mangoli Raya, kita perlu melihat janji-janji politik yang disampaikan oleh para elit politik yang mendukung pemekaran. Beberapa janji yang mungkin sering terdengar adalah:

• Pengembangan sektor perikanan: Mengingat potensi sumber daya laut yang besar, janji untuk mengembangkan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan seringkali menjadi daya tarik.
• Pembangunan infrastruktur dasar: Janji untuk membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan yang menghubungkan wilayah-wilayah di Mangoli Raya.
• Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan: Janji untuk membangun sekolah dan puskesmas yang lebih baik, serta menyediakan tenaga kesehatan yang cukup.
• Pemberdayaan masyarakat adat: Janji untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam pembangunan daerah.

Dari empat janji sebagaimana diatas, sebetulnya dengan kondisi sistem tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah Kepulauan Sula saat ini bisa direalisasikan tanpa pemekaran. Sampai disitu statetmen tersebut, silahkan pembaca mengecek fakta dilapangan. Jangan lupa dengan pemangkasan hak ASN terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pemangkasan anggaran pemerintahan desa dan lainnya. Kalau pemerintah daerah perjalannya sesuai pilar Good Governance maka Masyarakat punya hak terkait APBD tanpa alasan rahasia negara. Situasi tersebut bisa kita lakukan jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak lagi sesuai jalur tugas pokok dan fungsinya.

Back Again, Masyarakat Pulau Mangoli perlu bersikap kritis terhadap janji-janji politik yang akan disampaikan. Beberapa pertanyaan yang perlu disiapkan adalah:

• Siapa yang akan diuntungkan dari pemekaran ini?
• Apakah janji-janji tersebut realistis dan dapat diwujudkan dalam waktu dekat?
• Apa saja resiko yang mungkin terjadi jika pemekaran dilakukan?
• Bagaimana kita dapat memastikan bahwa janji-janji politik tersebut benar-benar dilaksanakan?

Baca Juga : Bupati Fifian Dapat Bocoran Soal Pemekaran Mangoli Raya

Janji politik merupakan alat yang efektif untuk menarik dukungan masyarakat. Namun, masyarakat harus berhati-hati dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji. Sebelum memutuskan untuk mendukung atau menolak pemekaran, masyarakat perlu melakukan kajian yang mendalam dan kritis terhadap janji-janji politik yang disampaikan.

Penulis mau bilang begini: “tatkala, ketika itu berdiskusi dengan Bung Rocky Gerung beliau kemudian telaah (akan) sampaikan bahwa You orang punya pemerintah daerah saat ini DUNGU dan memang DUNGU. Alasannya pemisahan sebuah daerah baru dari daerah induknya tidak bisa hanya dilihat pada aspek politik yang karena keluarga kepala daerah diatasnya memiliki sanak saudara di DPR-RI sehingga itu bisa menjadi penguatan untuk mekar. Tak seperti itu! Sekali lagi tak seperti itu! Ada banyak pertimbangan unsur kenapa suatu wilayah harus menjadi DOB.” Bung Rocky Bisa aja ya.