tutup
Example 325x300
Iklan FTW
Iklan FTW
previous arrow
next arrow
BeritaKepsulPendidikan

Pemberhentian Sejumlah Kepsek SMA dan SMK di Malut Diduga Melanggar Peraturan Pendidikan Nasional

824
×

Pemberhentian Sejumlah Kepsek SMA dan SMK di Malut Diduga Melanggar Peraturan Pendidikan Nasional

Sebarkan artikel ini

KABARSULA.COM, SANANA – Pemberhentian beberapa Kepala Sekolah oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) pada, Rabu (14/06/2023) pekan lalu, memicu kontroversi yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan terkait pendidikan.

Kenapa tidak, dua Kabupaten di Maluku Utara, yakni Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu, tidak termasuk dalam daftar evaluasi formal dinas pendidikan Provinsi Malut.

Example 300x600

Namun, beberapa sekolah SMA dan SMK di Kepsul dan Taliabu itu tiba-tiba masuk dalam agenda pelantikan, yang menimbulkan kebingungan terkait dasar penggantian kepala sekolah tersebut.

Anehnya lagi, ada yang dilantik ditempat lain tapi SK nya di tempat lain, ada juga yang dilantik tapi justru tidak mendapatkan SK seperti yang terjadi di Pulau Taliabu. Oknum guru inisial S alias Udin, dilantik di SMA Negeri 2 tapi dapat SK nya di sekolah lain, NS alias Nur, dilantik Kepala SMK Negeri 1 tapi SK nya tetap di pada Kepala Sekolah yang lama. Sebagaimana yang ada dalam lampiran SK Gubernur Maluku Utara, Nomor: 821.2/KEP/KS/31/VI/2023, Tanggal 12 Juni 2023.

Kebijakan Pemprov Malut itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kriteria dan prosedur pengangkatan, mutasi, atau pemberhentian kepala sekolah.

Salah seorang Kepala SMA Negeri di Kepulauan Sula, yang terkena dampak kebijakan ini mengaku bingung dan mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Pemprov Malut.

Baca Juga :  Pelantikan Pengurus IKA Unkhair dan Penandatanganan MoU dengan Pemkab Kepsul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *