KABARSULA.COM – Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Subhan Abd. Latif Buamona, mengancam akan melaporkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepsul ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ancaman ini dipicu oleh ketidakprofesionalan Bawaslu Kepsul dalam mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Desa Fogi, Kecamatan Sanana.
“Berdasarkan penelitian Bawaslu, mereka mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 8 Desa Fogi. Tapi menurut hasil temuan kami, mereka yang coblos itu langsung dengan surat suara Kabupaten/Kota,” kata ketua DPD Partai Hanura Kepsul, Subhan Abd. Latif Buamona, Jumat (23/2/2024).
Subhan mempertanyakan dasar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi PSU tanpa bukti kuat.
“Kalau misalnya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi itu, minimal mereka juga harus membuktikan bahwa memang kelebihan surat suara ada di Presiden, DPD, dan DPR RI. Tapi jumlah surat suara ini sama, maka Bawaslu tidak bisa buat keputusan seperti itu. Jadi menurut saya keputusan Bawaslu ini juga cacat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengkritik Bawaslu yang tidak melihat secara keseluruhan permasalahan di TPS lain.
“Bawaslu tidak melihat secara keseluruhan, misalnya kelebihan surat suara di salah satu TPS di Desa Umaloya itu sebenarnya orang-orang itu coblos pakai apa sehingga suara bisa naik seperti itu. Jadi kami minta untuk PSU atau hitung ulang, jangan hanya minta total jumlah surat suara saja tapi harus lakukan perhitungan ulang,” tegasnya.
Disentil soal besok, Sabtu 24 Februari 2024 adalah hari terakhir dimana Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi ke KPU terkait PSU, Subhan menegaskan pihaknya akan melaporkan Bawaslu ke DKPP.
“Mungkin kami akan lapor Bawaslu ke DKPP untuk bagaimana bisa menyikapi masalah yang terjadi di beberapa TPS saat ini. Apalagi suara kita juga hilang di Desa Umaloya gara-gara penyelenggara yang nakal,” tandasnya. (Red)
