tutup
Example 325x300
Iklan FTW
Iklan FTW
previous arrow
next arrow
BeritaHukrimKepsul

Kantongi APBDes, BPD Kawata Temui Anggaran Fiktif

2613
×

Kantongi APBDes, BPD Kawata Temui Anggaran Fiktif

Sebarkan artikel ini

KABARSULA.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), mengungkap temuan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setelah berhasil memperoleh salinan resmi. Temuan ini terindikasi adanya anggaran fiktif yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2022-2023, yang seharusnya menjadi panduan penggunaan dana desa.

Kejanggalan ini terungkap saat BPD Kawata melakukan pemeriksaan terhadap dokumen APBDes yang baru-baru ini diterima dari bendahara desa, Aprianto Umasugi. Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah pos anggaran terlihat mencurigakan dan tidak sesuai dengan realitas kebutuhan desa.

Example 300x600

“Kami sudah kantongi APBDes, dan ternyata dugaan kami terhadap Pemerintah desa, dalam hal ini pejabat Kepala desa, itu benar adanya penyelewengan anggaran di desa Kawata,” kata Wakil Ketua BPD Sahril Sapsuha, Kamis (28/9/2023).

Beberapa di antara pos anggaran yang mencurigakan dalam dokumen APBDes termasuk item Pemberdayaan Masyarakat, sub kegiatan Perikanan dan Kelautan dengan total anggaran Rp 199.117.000. Dalam APBDes tertulis adanya pengadaan 3 unit fiber dan mesin 15 PK 3 unit serta perlengkapan tangkap lainnya, namun di lapangan hanya ditemui 3 unit fiber dan 2 unit mesin 15 PK tanpa alat tangkap.

“Di APBDes itu mesin 15 PK 3 unit, tapi di lapangan cuma 2 unit, dan juga tidak ada alat tangkap yang termuat dalam item kegiatan,” tambah Sahrin.

Selanjutnya, Yusri Umasugi yang juga anggota BPD Kawata menjelaskan bahwa tidak hanya fiber, masih banyak lagi yang tidak dapat diuraikan satu per satu. “Banyak sekali yang fiktif, di antaranya pada item pelaksanaan pembangunan desa pada anggaran penyediaan makanan tambahan dengan nilai Rp 34.725.000 dan pada anggaran penyelenggaraan pos kesehatan desa pada Bidang yang sama sebesar Rp 41.367.300 yang diduga tidak terealisasi di lapangan,” kata Yusri Umasugi.

Baca Juga :  Oknum Staf Dinsos Kepsul Diduga Abaikan Etika Profesional dalam Interaksi dengan Wartawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *