tutup
Example 400x100
BeritaNasionalPemilu

Jelang Pemilu 2024: Benarkah Jabatan Kepala Desa Diperpanjang?

777
×

Jelang Pemilu 2024: Benarkah Jabatan Kepala Desa Diperpanjang?

Sebarkan artikel ini

KABARSULA.COM Mayoritas fraksi DPR RI mendukung revisi UU tentang Desa pasal 39 yang mengatur ihwal masa jabatan Kepala Desa. Mereka bersepakat masa jabatan kades yang sebelumnya 6 tahun dan dapat dipilih 3 kali, direvisi menjadi 9 tahun dan dapat dipilih sebanyak 2 kali.

Dukungan ini dilontarkan dalam forum rapat Badan Legislasi penyusunan RUU Desa. Dari 9 fraksi parlemen, sebanyak 6 fraksi hadir dan bersepakat mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Example 340x370

“Secara umum sih nggak ada (kendala) ya. Kalau sekarang bisa 3 periode selama 6 tahun, sekarang cuma dijadikan 9 tahun untuk 2 kali masa jabatan. Jadi secara umum tidak ada perubahan soal waktu,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan lainnya.

Rumusan norma yang mengatur masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Keinginan kepala desa untuk perpanjang masa jabatan tersebut merupakan tindakan tidak lazim dalam system negara hukum dan demokrasi.

Meskipun secara hukum dan politik perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui konsensus para pemangku kekuasaan, namun hal tersebut tidak mencermin prinsip negara hukum dan demokrasi.

Undang-Undang Desa menyebutkan Kades adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga :  Jarang Diketahui, Inilah 10 Gubernur Termiskin di Indonesia

Dalam menjalankan perannya, mereka dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa Kades bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Example 350x255 Example 350x255

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *