Di tengah derasnya arus informasi media sosial, masyarakat perlu semakin cermat membedakan antara <\/span>fakta, konteks, opini, dan interpretasi<\/span><\/strong> . Sebuah pernyataan yang disampaikan dalam suasana santai belum tentu memiliki maksud sebagaimana judul atau narasi yang kemudian dibangun di ruang publik.<\/span><\/p>\n Pertemuan antara media dan pemangku kepentingan pada dasarnya merupakan ruang silaturahmi sekaligus membangun komunikasi. Dalam suasana seperti itu, komunikasi tidak selalu berlangsung formal dan kaku. Candaan, sapaan kekeluargaan, bahkan kalimat spontan dapat muncul sebagai bagian dari upaya mencairkan suasana dan membangun kedekatan.<\/span><\/p>\n Dalam konteks pertemuan tersebut, pernyataan Li Claudia Chandra patut dilihat secara utuh, bukan hanya dipotong menjadi satu kalimat yang kemudian dicatat secara berbeda. Penyampaian secara kekeluargaan, termasuk ungkapan maaf yang berulang sebelum dan setelah bercanda, menunjukkan adanya upaya menjaga komunikasi agar tetap cair. Bahkan, respon dari sejumlah media yang hadir juga berlangsung dalam suasana saling memahami dan diakhiri dengan keakraban.<\/span><\/p>\n Di sini pentingnya etika dalam membangun sebuah narasi.<\/span><\/strong><\/p>\n Media sosial memang memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat, kritik maupun penilaian. Namun, kebebasan tersebut sebaiknya berjalan bersama tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang utuh. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya selesai dalam sebuah ruangan baru dihidupkan kembali di ruang publik sebagai kontroversi baru.<\/span><\/p>\n Masyarakat juga perlu memiliki budaya <\/span>\u201ctabayyun\u201d dalam arti memeriksa konteks sebelum mempercayai sebuah kesimpulan<\/span> . Jangan hanya membaca judul, potongan video, atau satu kalimat yang dibuat seolah-olah mewakili keseluruhan peristiwa. Tanyakan: <\/span>Apa konteksnya? Di mana disampaikan? Kepada siapa? Dalam suasana seperti apa? Dan apa yang terjadi sebelum dan sesudah pernyataan itu?<\/span><\/em><\/p>\n Kritik terhadap pemerintah maupun lembaga publik tetap diperlukan. Media juga memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial. Tetapi kontrol yang baik bukanlah kontrol yang sekadar mencari kegaduhan. <\/span>Kontrol yang sehat adalah kontrol yang menghadirkan informasi, membuka ruang koreksi, memberi edukasi, dan membantu masyarakat memahami permasalahan secara objektif.<\/span><\/em><\/p>\n Batam sedang membutuhkan komunikasi yang semakin terbuka antara pemerintah, BP Batam, media dan masyarakat. Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan tersebut tidak berubah menjadi prasangka, permusuhan atau narasi yang justru merusak ruang komunikasi yang sedang dibangun.<\/span><\/p>\n Pada akhirnya, <\/span>tidak semua candaan harus dijadikan konflik, tidak semua perbedaan harus dijadikan pertentangan, dan tidak setiap pernyataan harus dipaksakan menjadi kontroversi.<\/span><\/em> Mari memberi ruang bagi setiap pihak untuk memperbaiki komunikasi, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol secara profesional.<\/span><\/p>\n Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat.<\/span><\/p>\n Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, utuh, berimbang dan mendidik. (AI)<\/span><\/strong><\/p>\nAbout Author<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0fde2dc381f4215fdc74665b11dd3ec5b23a3a19a5929f9bb2e6250952dc6ba1?s=150&d=mm&r=g\")
<\/a><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n