<\/p>\n
INIBERITA.id, BANJARMASIN \u2013<\/strong> Transparansi Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin kembali menjadi sorotan. Setelah memutuskan Rikval Fachruri Ketua DPRD Banjarmasin tidak bersalah, dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik, lembaga internal DPRD tersebut, justru belum memberikan penjelasan secara terbuka kepada awak media, mengenai dasar dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.<\/p>\n Usai penyampaian hasil keputusan, pihak BK DPRD Banjarmasin memilih tidak memberikan keterangan lebih lanjut ketika sejumlah wartawan meminta penjelasan, terkait alasan Rikval dinyatakan tidak melanggar kode etik.<\/p>\n Ketua BK DPRD Banjarmasin Tugiatno malah mengarahkan awak media untuk meminta penjelasan, kepada juru bicara yang telah ditunjuk oleh lembaga tersebut.<\/p>\n \u201cKami serahkan dengan juru bicara Pak Hadi,\u201d ujar Tugiatno saat ditemui awak media di Gedung DPRD Banjarmasin, Selasa (3\/11\/2026).<\/p>\n Namun, juru bicara BK DPRD Banjarmasin, Hadi Suprianto belum memberikan penjelasan, sebagaimana yang diharapkan awak media. Ia beralasan masih berada dalam perjalanan, sehingga belum dapat menyampaikan keterangan terkait substansi keputusan tersebut.<\/p>\n \u201cIzin, ulun masih di jalan. Kena kalau sudah sampai ulun telepon,\u201d tulis Hadi kepada awak media melalui aplikasi pesan instan.<\/p>\n Belum adanya penjelasan, dari pihak yang berwenang membuat substansi keputusan BK belum terungkap secara utuh. Terutama menyangkut dasar pemeriksaan, pertimbangan etik, hingga alasan lembaga tersebut menyimpulkan bahwa Rikval tidak terbukti melakukan pelanggaran.<\/p>\n Padahal, keterbukaan informasi mengenai proses dan pertimbangan pengambilan keputusan menjadi hal penting. Publik tidak cukup hanya mengetahui hasil akhir pemeriksaan, tetapi juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana sebuah keputusan diambil, terlebih persoalan tersebut berkaitan, dengan dugaan penggunaan fasilitas dan tenaga pengamanan pemerintah untuk kepentingan pribadi.<\/p>\n Sorotan terhadap keputusan BK juga datang, dari Fraksi Partai Golkar DPRD Banjarmasin selaku pihak pelapor. Meski menyatakan menghormati keputusan yang telah ditetapkan, Fraksi Golkar secara tegas mengaku tidak sepenuhnya sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut.<\/p>\n Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin, Rudy Heriyadi menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan BK, sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan di DPRD. Namun, sikap menghormati tersebut, tidak serta-merta berarti menerima seluruh pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil.<\/p>\n \u201cKami dari Fraksi Golkar pada intinya tetap menghormati putusan BK, apa pun itu, karena sudah berkoordinasi dengan ketua partai dan kawan-kawan. Namun, bukan berarti menerima,\u201d tegas Rudy, kepada para wartawan saat itu.<\/p>\n Ia juga mempertanyakan, persoalan penempatan personel satuan pengamanan (satpam) pemerintah untuk menjaga rumah pribadi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara rasional, terutama menyangkut pembiayaan dan penggunaan sumber daya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.<\/p>\n \u201cSilakan dinilai sendiri. Masa disuruh menjaga rumah orang tidak dibayar? Logika saja, ada satpam pemerintah menjaga di rumah pribadi, dari mana membayar duitnya?\u201dungkapnya\u00a0 lanjut.<\/p>\n Pernyataan tersebut, memperlihatkan bahwa keputusan BK, belum sepenuhnya mengakhiri polemik. Sebab, persoalan yang dipersoalkan Fraksi Golkar itu, bukan semata-mata mengenai hasil pemeriksaan etik, melainkan juga menyangkut kepatutan penggunaan tenaga pengamanan pemerintah di lingkungan pribadi pejabat publik.<\/p>\n Di sisi lain, keputusan BK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjaga kehormatan dan perilaku anggota DPRD itu,\u00a0 semestinya disertai penjelasan yang memadai. Apalagi, perkara tersebut telah menjadi perhatian publik dan menyangkut pertanyaan mengenai batas antara kepentingan jabatan dan kepentingan pribadi.<\/p>\n Keputusan bahwa Rikval tidak terbukti melanggar kode etik, memang menjadi hasil akhir pemeriksaan internal BK. Namun, tanpa penjelasan mengenai dasar dan pertimbangan yang digunakan, ruang pertanyaan publik tetap terbuka.<\/p>\n Transparansi menjadi penting, agar keputusan lembaga etik DPRD, tidak sekadar dipandang sebagai keputusan internal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.<\/p>\n Publik kini menunggu penjelasan BK DPRD Banjarmasin. Bukan hanya mengenai siapa yang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, melainkan juga bagaimana proses pemeriksaan dilakukan dan apa dasar yang membuat dugaan persoalan penempatan personel pengamanan di rumah pribadi tersebut, tidak dinilai sebagai pelanggaran kode etik. (benk\/iniberita)<\/p>\n <\/p>\n