Gusar diawasi\u00a0\u00a0Pers , Oknum Ketua 2PAM3 Mimika berinisial TR intimidasi Pimred kompas1.com<\/a> dan bawa bawa nama ethnis demi bungkam kasus hibah APBD.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Mimika \/ tv berita.id<\/strong><\/span><\/p>\n ADVERTISEMENT<\/p>\n SCROLL TO RESUME CONTENT<\/p>\n<\/div>\n Sikap premanisme dan upaya pembungkaman terhadap kemerdekaan pers kembali terjadi. Oknum yang mengaku sebagai Ketua LSM 2PAM3 Mimika berinisial TR, melontarkan ancaman, intimidasi, hingga membawa-bawa nama besar etnis tertentu demi menekan Pimpinan Redaksi kompas1.com<\/a>, Hardep, pada Minggu (13\/9\/2026) melalui sambungan telepon WhatsApp.<\/p>\n \u200bLangkah panik TR ini dipicu oleh terbitnya pemberitaan investigatif kompas1.com<\/a> yang membongkar skandal dugaan penyelewengan dana hibah APBD Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tidak terima kebobrokannya dikuliti, TR menuntut penerbitan berita bantahan secara sepihak dan mengancam akan mempolisikan Pemred kompas1.com<\/a>.<\/p>\n \u200b\u201dKamu menaikkan berita tanpa konfirmasi, saya tidak terima dan segera akan melaporkan ke polisi. Jika tidak mau dilaporkan, segera kamu buat berita sanggahannya!\u201d gertak TR dengan nada tinggi.<\/p>\n Saat dikonfirmasi oleh Pemred kompas1.com<\/a> kepada wartawan yang mengirimkan berita ke redaksi, wartawan tersebut mengaku sebelumnya sudah di konfirmasi via WhatsApp tapi sampai berita itu di terbitkan TR dan rekannya tidak memberikan jawaban .<\/p>\n \u200bTak berhenti di situ, TR melemparkan klaim sepihak bahwa perkaranya sudah selesai dan diperiksa BPK serta Inspektorat Mimika. Namun, ketika Pemred Hardep secara kritis mempertanyakan keabsahan hukum penggunaan dana APBD untuk kepentingan lembaga tertentu, TR justru berang dan membentak: \u201cItu bukan urusanmu!\u201d<\/p>\n \u200bAncaman semakin melebar ketika TR membawa-bawa identitas etnis dan menggertak akan mengirimkan surat dari pengacara \u201canak Kei di Jakarta\u201d, serta memaksa meminta identitas wartawan dan narasumber di lapangan.<\/p>\n \u200bDugaan pemalsuan dokumen dan Pencairan dana Hibah yang di duga bodong serta gertakan dan aksi intimidasi TR dinilai sebagai bentuk kepanikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.<\/p>\n Berdasarkan fakta dan dokumen yang divalidasi redaksi kompas1.com<\/a> ,TR diduga mencairkan dana hibah APBD Mimika sebanyak tiga kali berturut-turut dua kali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mimika dan satu kali melalui Dinas Peternakan Mimika.<\/p>\n \u200bPencairan anggaran negara tersebut dilakukan secara culas tanpa sepengetahuan, tanda tangan, maupun persetujuan resmi dari Sekretaris dan Bendahara LSM 2PAM3.<\/p>\n \u200bMuncul dugaan kuat terjadinya manipulasi dan pemalsuan dokumen administrasi lembaga untuk membobol kas daerah di Kesbangpol dan Dinas Peternakan Mimika.<\/p>\n \u200bSaat ini, kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah APBD Mimika yang menyeret nama TR telah resmi dilaporkan ke Polres Timika dan proses hukumnya sedang berjalan.<\/p>\n Lanjut , \u200bRedaksi kompas1.com<\/a> tidak akan pernah tunduk pada gertakan, ancaman, maupun upaya kriminalisasi oleh oknum manapun. Terhadap aksi intimidasi dan penghalangan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh TR, Pimpinan Redaksi kompas1.com<\/a> menegaskan sikap ,<\/p>\n \u200bdalam waktu dekat, Pemred kompas1.com<\/a> akan melayangkan laporan polisi resmi terhadap TR ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran keras Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,- bagi setiap orang yang secara melawan hukum menghalangi , mengintimidasi atau menghambat tugas jurnalistik.<\/p>\n \u200bPemred kompas1.com<\/a> mengutuk keras tindakan TR yang menjual dan memanfaatkan nama besar masyarakat Kei demi kepentingan pribadi serta menutup-nutupi dugaan korupsi.<\/p>\n Hardep meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Mimika untuk Mengusut tuntas skandal pencairan dana hibah APBD Mimika di Kesbangpol dan Dinas Peternakan Mimika tanpa pandang bulu, serta segera menetapkan pihak-pihak yang terlibat termasuk oknum pejabat penyalur sebagai tersangka.<\/p>\n \u200bPers adalah pilar keempat demokrasi yang bekerja untuk publik. Segala bentuk ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebenaran! Maka dari itu kebebasan Pers tidak dapat di halangi untuk memberitakan dan mengungkap fakta yang diduga merugikan keuangan negara .( Red)<\/p>\n![\"ads\"\/](\"https:\/\/demo.dirastore.com\/nomina\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg\")
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n![\"\"](\"https:\/\/tvberita.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260918-WA0001-140x300.jpg\")
<\/p>\n