AMSNews.id | Batam<\/strong> \u2013 DPRD Kota Batam resmi menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (11\/9\/2026) malam.<\/p>\n Persetujuan tersebut ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kota Batam dan Wali Kota Batam.<\/p>\n Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, terjadi perubahan cukup signifikan terhadap postur APBD 2026. Anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp4.299.916.238.625 meningkat menjadi Rp4.594.272.929.180.<\/p>\n Artinya, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp294.356.690.555 atau sekitar Rp294,35 miliar.<\/p>\n Juru bicara Banggar DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli SE, mengatakan perubahan tersebut telah melalui pembahasan secara bertahap antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD).<\/p>\n Menurutnya, proses pembahasan dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.<\/p>\n \u201cMelalui proses telaah yang berlapis dan sistematis tersebut, kita bersama telah memastikan tidak adanya ruang bagi terjadinya tumpang tindih data (overlapping) maupun duplikasi anggaran di setiap urusan pemerintahan,\u201d ujar Fadli dalam rapat paripurna.<\/p>\n Seiring perubahan belanja, sisi pendapatan daerah juga mengalami penyesuaian. Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp4.184.416.238.625 meningkat menjadi Rp4.321.791.825.144,11.<\/p>\n Salah satu komponen yang mengalami pertumbuhan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD meningkat dari Rp2.581.767.140.625 menjadi Rp2.765.372.260.469 atau sekitar 7,11 persen.<\/p>\n Peningkatan tersebut berasal dari sejumlah sumber penerimaan, terutama pajak daerah dan retribusi daerah.<\/p>\n Target pajak daerah naik dari Rp2.099.455.340.675 menjadi Rp2.250.822.713.872 atau sekitar 7,21 persen. Sejumlah faktor yang menjadi dasar perubahan antara lain penambahan titik reklame videotron, potensi pencairan piutang BPHTB, bertambahnya objek pajak serta peningkatan beberapa komponen Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).<\/p>\n Sementara itu, target retribusi daerah bertambah dari Rp305.198.753.700 menjadi Rp312.762.703.140 atau sekitar 2,48 persen.<\/p>\n Namun, pada saat yang sama, pendapatan transfer mengalami penyesuaian. Nilainya turun dari Rp1.602.649.098.000 menjadi Rp1.555.417.778.558.<\/p>\n Banggar meminta agar pemerintah daerah memastikan target penerimaan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara maksimal.<\/p>\n Fadli menekankan optimalisasi pendapatan daerah harus menjadi perhatian bersama, terutama dari sektor pajak dan retribusi.<\/p>\n Perubahan APBD juga membawa peningkatan pada sejumlah pos belanja daerah.<\/p>\n Belanja operasi meningkat dari Rp3.438.136.739.758 menjadi Rp3.626.077.562.817. Sedangkan belanja modal bertambah dari Rp842.534.673.867 menjadi Rp943.642.964.163.<\/p>\n Dengan demikian, belanja modal mengalami peningkatan sekitar Rp101,1 miliar.<\/p>\n Kenaikan juga terjadi pada belanja tidak terduga, dari sebelumnya Rp19.244.825.000 menjadi Rp23.550.000.000.<\/p>\n Pada rincian belanja modal, alokasi untuk peralatan dan mesin meningkat dari sekitar Rp154,15 miliar menjadi Rp204,45 miliar. Sementara belanja modal jalan, jaringan dan irigasi bertambah dari sekitar Rp357,85 miliar menjadi Rp433,98 miliar.<\/p>\n Banggar juga mencatat sejumlah alokasi untuk memenuhi mandatory spending. Belanja pendidikan mencapai sekitar Rp1,331 triliun atau 28,98 persen dari total APBD.<\/p>\n Kemudian belanja infrastruktur publik dialokasikan sekitar Rp1,593 triliun atau 34,68 persen, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp1,663 triliun atau 36,20 persen.<\/p>\n Dari sisi pembiayaan, nilainya juga mengalami perubahan. Pembiayaan daerah yang sebelumnya sebesar Rp115,5 miliar meningkat menjadi Rp272,481 miliar.<\/p>\n Banggar menjelaskan tambahan pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup defisit belanja melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.<\/p>\n \u201cUntuk menutupi defisit belanja pada Perubahan APBD Tahun 2026 maka ditambah sisa penerimaan pembiayaan dari SILPA sehingga Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 telah berimbang antara Belanja dan Pendapatan,\u201d kata Fadli.<\/p>\n Setelah laporan Banggar dibacakan, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin meminta persetujuan anggota DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.<\/p>\n Anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan, yang kemudian dilanjutkan dengan ketukan palu sebagai tanda pengesahan.<\/p>\n Wali Kota Batam Haji Amsakar Achmad dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan perubahan APBD tersebut. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan administrasi yang diperlukan agar pelaksanaan APBD Perubahan dapat berjalan sesuai ketentuan.<\/p>\n \u201cSesuai ketentuan yang berlaku Perda ini akan segera kami laporkan ke Gubernur Kepulauan Riau, untuk dilakukan evaluasi. Pemerintah Kota Batam akan menindaklanjuti evaluasi tersebut nantinya sesuai ketentuan yang berlaku,\u201d ujar Amsakar.<\/p>\n Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Batam, unsur Forkopimda serta tokoh masyarakat. Selain pengesahan Perubahan APBD 2026, rapat juga membahas Ranperda perubahan Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, serta Rencana Kerja DPRD Kota Batam Tahun 2027.<\/p>\n Dengan disetujuinya Perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah selanjutnya menunggu proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelum pelaksanaannya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/div>\n kabarsula SLOT <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" AMSNews.id | Batam \u2013 DPRD Kota Batam resmi menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1210,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1209","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kabarsula"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1209\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1210"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kabarsula.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/amsnews.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1001591392-1.webp\")
<\/p>\nPendapatan Daerah Ikut Mengalami Perubahan<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/amsnews.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/OFFICIAL-BANNER-WEBSITE-DPRD-BATAM-2026-scaled.webp\")
<\/p>\nBelanja Modal Naik Lebih dari Rp100 Miliar<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/amsnews.id\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/1001591298-1-1536x861-1.webp\")
<\/p>\nDefisit Ditutup Melalui Pembiayaan<\/h3>\n