Oleh : Mohtar Umasugi
Akademisi STAI Babussalam Sula Maluku Utara
Fenomena “hujan janji politik” memang sering terjadi di setiap Pilkada, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula pada 2024. Kondisi ini biasanya muncul ketika para calon kepala daerah berlomba-lomba memberikan janji kepada masyarakat untuk meraih dukungan suara. Janji politik ini sering kali berisi program-program pembangunan yang seolah-olah dapat meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, serta memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, tantangan terbesar dari “hujan janji politik” adalah kenyataan bahwa banyak janji tersebut tidak selalu realistis atau berbasis pada perencanaan yang matang. Janji politik yang tidak terukur dan tanpa dasar yang kuat bisa berisiko menjadi “janji manis” yang tak terealisasi setelah pemimpin tersebut terpilih. Masyarakat Kepulauan Sula perlu jeli dalam memilih pemimpin yang tidak hanya berjanji, tetapi juga memiliki rekam jejak, visi, dan strategi yang jelas untuk mengimplementasikan program-program mereka dengan baik.
Baca Juga : Persiapan Debat Perdana, Jumlah Undangan Setiap Paslon Dibatasi
Untuk menghindari efek negatif dari “hujan janji politik,” masyarakat di Kepulauan Sula dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti:
- Kredibilitas dan Rekam Jejak Kandidat: Melihat bukti nyata dari capaian atau kontribusi calon sebelumnya.
- Kesesuaian dengan Kebutuhan Nyata: Mengevaluasi apakah janji politik sesuai dengan kebutuhan utama daerah.
- Transparansi Rencana: Memastikan bahwa setiap janji disertai dengan rencana yang jelas dan bisa diukur.
- Keberlanjutan Program: Memeriksa apakah program yang dijanjikan dapat berlangsung jangka panjang atau hanya sementara.
Dengan kesadaran akan “hujan janji politik,” masyarakat Kepulauan Sula diharapkan bisa memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan mampu menangani permasalahan yang ada.
Semoga bermanfaat!
