Oleh: Safari Fadil Naipon
Kekuasaan bagaikan magnet yang menarik berbagai pihak. Tak jarang, demi meraihnya, berbagai cara ditempuh, termasuk yang tidak terhormat. Kecurangan menjadi alat yang digunakan untuk menyingkirkan lawan dan melicinkan jalan menuju kursi kekuasaan.
Praktek kecurangan dalam meraih kekuasaan bukanlah hal baru. Sejarah mencatat berbagai contoh, mulai dari suap, manipulasi suara, hingga kampanye hitam. Di era modern, kecurangan semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.
Munculnya politik uang, misalnya, menjadi bukti nyata bahwa haus kekuasaan telah mengaburkan moralitas. Politikus rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli suara rakyat, demi menduduki kursi yang diimpikan.
Manipulasi suara pun masih marak terjadi, baik melalui perjokian data pemilih, pencoblosan ganda, maupun perhitungan suara yang tidak transparan. Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi pun tercoreng.
Kampanye hitam juga menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan lawan. Fitnah, hoax, dan propaganda dihembuskan untuk merusak citra lawan dan memanipulasi opini publik. Tak jarang, sentimen politik menjadi alat yang digunakan untuk memecah belah keluarga.
Haus kekuasaan telah melahirkan mentalitas “menang-kalah”. Demi mencapai tujuan, nilai-nilai moral dan etika diabaikan. Integritas dan kejujuran menjadi korban.
Dampak dari praktek kecurangan ini sangatlah besar. Demokrasi menjadi tercederai, dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap wakilnya yang ada di parlemen. Kesenjangan sosial dan politik semakin lebar, dan stabilitas negeri ini bakal terancam.
Tabiat para pengejar kuasa, tampaknya lembut namun beringas, sebab khawatir tidak mendapatkan posisi yang diinginkan sejak semula. Namun, pada komunikasi publik, menampakkan dirinya seakan tidak akan merebut kekuasaan tersebut. Tampak alim, santun, sopan, dan merendah. Seakan-akan hendak memberikan kesempatan kepada orang lain.
Tekanan Penguasa, Intimidasi Hak Politik Rakyat
Hak politik rakyat adalah fondasi utama dalam setiap sistem demokrasi yang berfungsi. Kebebasan untuk berekspresi dan memilih adalah hak yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus diberikan perlindungan dan dihormati oleh setiap orang. Namun, ironisnya, dalam banyak kasus, hak-hak ini sering menjadi target intimidasi oleh penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan.
Intimidasi politik dapat mengambil berbagai bentuk cara, mulai dari ancaman langsung terhadap individu atau kelompok tertentu yang berani menyuarakan pendapat yang berlawanan dengan pemerintah, hingga upaya sistematis untuk merusak reputasi.
Penguasa yang cenderung menggunakan intimidasi politik sering kali menciptakan iklim ketakutan di antara warga atau kelompok tersebut, membuat mereka ragu untuk menyuarakan pendapat atau melibatkan diri dalam proses politik yang seharusnya terbuka dan inklusif. Dalam lingkungan seperti itu, demokrasi tidak lagi berfungsi secara efektif karena kebebasan politik yang seharusnya menjadi hak setiap individu atau kelompok tertentu menjadi terkekang oleh ancaman dan represi.
Menangkal Praktek Kecurangan dan Intimidasi
Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci utama. Masyarakat perlu di edukasi untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, kampanye hitam, dan tekanan para elit yang berkuasa.
Para pemimpin politik pun harus menunjukkan teladan dengan mengedepankan integritas dan kejujuran. Politik harus menjadi sarana untuk membangun negeri, bukan untuk memuaskan ambisi pribadi.
Hanya dengan kesadaran dan komitmen bersama, kita dapat membangun budaya politik yang bersih dan bermartabat. Kekuasaan harus diraih dengan cara yang terhormat dan legitimate, demi terciptanya negeri yang adil dan sejahtera.
Sanana, 7 Maret 2024
