KABARSULA.COM – Festival Tanjung Waka (FTW) tahun 2021 yang menelan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata tidak memberikan dampak positif yang diharapkan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun acara tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah, FTW 2021 berakhir tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi warga.
Setelah melihat kegagalan FTW tahun 2021 dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) berencana untuk menggelar kembali FTW di bulan Oktober tahun 2023 dengan anggaran yang direncanakan hampir dua kali lipat lebih besar, yakni sekitar 10 miliar rupiah.
Rencana Pemerintah Daerah untuk menggelar kembali FTW tersebut mendapat sorotan dari sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi di Kantor DPRD Kepsul pada Selasa, 18 Juli 2023 kemarin. Saat berlangsungnya pertemuan terbuka dengan Ketua DPRD dan beberapa Anggota DPRD, salah satu massa aksi, Prabowo Sibela, menyampaikan pertanyaannya mengenai hasil pelaksanaan FTW tahun 2021 dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Ketua Komisi III Muhamad Natsir Sangadji, yang menyatakan bahwa hasil dari pelaksanaan FTW tahun 2021 sejauh ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Jadi tidak ada pendapatan wisata yang mendongkrak pembangunan di daerah ini. Sejauh ini tidak ada,” jawab M. Natsir.
Menanggapi fakta bahwa FTW tahun 2021 tidak mampu memberikan dampak positif terhadap daerah dan kesejahteraan masyarakat, Prabowo menyerukan kepada DPRD untuk menolak pelaksanaan FTW yang direncanakan di tahun 2023 dengan anggaran hingga 10 miliar rupiah. “FTW 2021 saja hasilnya tidak berdampak signifikan terhadap fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat, lalu buat apalagi melaksanakan FTW dengan anggaran kurang lebih 10 miliar. 5 miliar saja tidak terealisasi, jadi bagaimana dengan 10 miliar?,” tanya Prabowo.
Sebagai wakil dari masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur, Prabowo dengan tegas menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan FTW yang dijadwalkan pada bulan Oktober dan meminta DPRD untuk juga ikut menolak rencana tersebut. (Red)
