tutup
Example 320x250
Banner Bawaslu
Banner Bawaslu
previous arrow
next arrow
BeritaKepsulPolitik

Debat Publik Pertama, FAM-SAH Dinilai “Pandang Enteng” Masyarakat Sula

1016
×

Debat Publik Pertama, FAM-SAH Dinilai “Pandang Enteng” Masyarakat Sula

Sebarkan artikel ini

KABARSULA.COM — Pasangan calon (Paslon) Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Sula nomor urut 2, Fifian Adenigsi Mus dan M. Saleh Marasabessy (FAM-SAH), tampaknya “Pandang Enteng” atau tidak menghargai Masyarakat Sula.

Kenapa tidak, dalam Debat Publik Pertama, di Aula Paripurna DPRD, Selasa (05/11/2024), calon wakil Bupati, M. Saleh Marasabessy menyebut bahwa orang Sula memiliki kecenderungan malas, yang berdampak pada kemajuan pembangunan di wilayah ini.

Example 340x370

Baca Juga : Sebut Nomor 3 dan 4 “Tabakar”, FAM-SAH Dilaporkan ke Bawaslu

Dalam pernyataannya, Hi. Saleh mengatakan bahwa budaya kita memang dibawa sejak moyang kita. Memang budaya-budaya tradisional kita itu perlu kita hargai, tapi budaya lain yang menghambat terhadap pembangunan yang sementara ini kita galakkan, karena budaya inilah yang mempengaruhi pola perilaku manusia.

“Satu contoh yang ingin saya sampaikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula dari aspek pengembangan ekonomi rakyat ini yang bermasalah adalah masalah budaya yang berkaitan dengan masalah perilaku manusia. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi masyarakat ini terhambat karena kaitan dengan masalah disiplin, kaitan juga dengan budaya malas-malas,” ungkap Saleh di tengah debat.

“Artinya, kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain itu mereka sudah masuk kebun sejak jam 6 pagi. Kalau kita jam 9 pagi itu masih ada dengan selimut,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari calon wakil Bupati nomor urut 3, M. Natsir Sangadji. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Hi. Saleh tidak tepat dan justru menunjukkan kesalahan pemerintah daerah dalam memahami masyarakatnya.

“Saya rasa pemerintah daerah keliru jika menyalahkan masyarakat terkait persoalan sosial budaya. Seharusnya, pemerintah daerah menciptakan suasana yang rukun dan damai. Dengan begitu, tidak ada resistensi dari masyarakat terhadap pemerintah, bukan malah menyalahkan mereka,” jelas Natsir.

Natsir menilai, pemerintah daerah melepas tanggung jawab terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Sula, padahal menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam memperbaiki kondisi tersebut. (Red)

Example 400x100
Example 350x255

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *