kabarsula DPRD Banjarmasin Bidik Perda Penataan Kabel Semrawut, Provider Terancam Sanksi Tegas bandar SLOT INDONESIA

INIBERITA.id, YOGYAKARTA – Persoalan kabel udara yang semrawut dan mengganggu estetika kota, menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Banjarmasin. Untuk mencari solusi konkret, rombongan Komisi III melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta.

Kunjungan tersebut difokuskan, pada studi komparatif mengenai penataan kabel udara, optimalisasi jaringan kamera pengawas atau CCTV di ruang publik, serta pengembangan dan pembaruan infrastruktur digital perkotaan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Ridho Akbar mengatakan, pesatnya perkembangan infrastruktur telekomunikasi, harus diimbangi dengan regulasi dan sistem penataan yang terencana. Hal ini penting agar pemasangan jaringan telekomunikasi, tidak mengganggu estetika kota, tata ruang, maupun keselamatan masyarakat.

Menurutnya, penataan kabel serat optik dan jaringan kabel udara di ruang publik, merupakan salah satu persoalan yang perlu, segera mendapatkan perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Kota Yogyakarta dinilai memiliki sejumlah pengalaman, dalam menerapkan penataan infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi perkotaan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Banjarmasin.

“Hasil kajian dari kunjungan ini akan kami jadikan bahan evaluasi sekaligus masukan konkret dalam penyusunan maupun penyempurnaan regulasi di Kota Banjarmasin,” ujarnya. Selasa (10/11/2026).

Ridho yang merupakan politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, salah satu langkah yang akan didorong Komisi III adalah pembentukan peraturan daerah (Perda), sebagai payung hukum penataan infrastruktur telekomunikasi.

Regulasi tersebut, diharapkan mampu mengatur kewajiban penyedia jasa telekomunikasi atau provider, dalam memasang jaringan kabel, termasuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pemasangan infrastruktur di ruang milik jalan, jalan lingkungan, maupun kawasan perkotaan.

Menurutnya, keberadaan payung hukum yang jelas sangat diperlukan, agar pemerintah kota memiliki landasan kuat untuk melakukan penertiban, terhadap pemasangan kabel yang tidak sesuai ketentuan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penataan kabel udara, melalui sistem ducting atau pemindahan jaringan kabel ke bawah tanah, penertiban kabel serat optik yang semrawut, serta penataan tiang penyangga, agar tidak mengganggu keindahan dan keteraturan kota.

Selain penataan jaringan kabel, Komisi III juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan, berbasis CCTV di berbagai kawasan strategis.

Pemasangan dan integrasi CCTV di titik rawan kemacetan, kawasan yang berpotensi terjadi tindak kriminal, serta fasilitas publik dinilai penting untuk mendukung pengawasan lingkungan dan mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Optimalisasi sistem CCTV tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari pengembangan konsep kota cerdas atau smart city di Banjarmasin.

Ridho berharap, hasil kunjungan kerja ke Yogyakarta, tidak hanya menjadi bahan perbandingan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata. Dengan demikian, penataan kabel, pengembangan infrastruktur digital, dan penguatan sistem pengawasan kota dapat berjalan secara terintegrasi.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus tetap memperhatikan kepentingan publik, sehingga kemajuan teknologi tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi tata ruang dan keindahan Kota Banjarmasin.(benk/iniberita).

Views: 425