kabarsula Komisi I DPRD Banjarmasin Soroti Ketertinggalan Layanan Digital Disdukcapil, Yogyakarta Jadi Percontohan bandar SLOT INDONESIA

INIBERITA.id, YOGYAKARTA – Komisi I DPRD Kota Banjarmasin menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Banjarmasin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Selasa (10/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo, tersebut mengangkat tema perluasan akses layanan daring dan percepatan adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi sekaligus mempelajari berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, terdapat sejumlah perbedaan dalam penerapan layanan digital antara Kota Yogyakarta dan Kota Banjarmasin. Salah satu yang cukup mencolok adalah cakupan pelayanan melalui IKD.

Di Kota Yogyakarta, layanan IKD telah mencakup 10 jenis pelayanan, sedangkan di Kota Banjarmasin saat ini baru tersedia tiga jenis layanan.

Perbedaan tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi sekaligus peluang bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperluas pemanfaatan identitas digital agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan.

Selain itu, Noorlatifah mengungkapkan bahwa Disdukcapil Kota Yogyakarta juga telah memiliki mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang tersebar di 10 wilayah. Mesin tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencetak berbagai dokumen administrasi kependudukan, kecuali KTP elektronik.

Sementara itu, Kota Banjarmasin baru memiliki dua unit mesin ADM. Satu unit ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP), sedangkan satu unit lainnya dilaporkan dalam kondisi rusak.

Hal menarik lainnya, Disdukcapil Kota Yogyakarta ternyata mampu merakit sendiri mesin ADM tersebut sehingga biaya pengadaannya jauh lebih efisien dibandingkan membeli mesin melalui penyedia resmi.

“Mesin yang mereka rakit sendiri membutuhkan biaya sekitar Rp40 juta. Sementara itu, jika membeli melalui jalur pengadaan resmi, harganya bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta,” jelas Noorlatifah.

Menurutnya, inovasi tersebut patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Kota Banjarmasin. Dengan biaya yang lebih terjangkau, pemerintah daerah berpeluang memperluas fasilitas pelayanan mandiri bagi masyarakat.

“Ke depan, Banjarmasin bisa belajar atau mempertimbangkan membeli mesin hasil rakitan tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi bersama Disdukcapil Kota Yogyakarta,” ungkapnya.

Tidak hanya soal digitalisasi dan mesin pelayanan mandiri, Noorlatifah juga menyoroti pentingnya mengantisipasi kekosongan blangko KTP elektronik.

Ia menilai Disdukcapil Kota Banjarmasin perlu lebih aktif menjalin koordinasi dengan Disdukcapil tingkat provinsi maupun pemerintah pusat, terutama ketika persediaan blangko mulai menipis.

Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat kehabisan blangko.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Banjarmasin juga mendapatkan informasi mengenai sejumlah inovasi pelayanan yang telah dikembangkan Disdukcapil Kota Yogyakarta.

Salah satunya adalah program Kado Ananda, yakni layanan terintegrasi untuk membantu pengurusan dokumen identitas anak, Kartu Identitas Anak (KIA), sekaligus kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi yang baru lahir.

Ada pula layanan drive-thru yang memungkinkan masyarakat mencetak KTP elektronik dan KIA tanpa harus turun dari kendaraan. Proses pelayanan tersebut diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga lima menit.

Inovasi lainnya adalah layanan jemput bola, yakni petugas Disdukcapil mendatangi langsung rumah warga untuk memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai pelayanan administrasi kependudukan.

Noorlatifah menilai berbagai terobosan tersebut dapat menjadi referensi penting bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membenahi sistem pelayanan administrasi kependudukan.

Ia berharap hasil kunjungan kerja ini tidak sekadar menjadi bahan perbandingan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penerapan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin.

Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan di Banjarmasin diharapkan semakin cepat, mudah, efisien, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(benk/iniberita)

Views: 1