kabarsula Terima Aspirasi HMI, Ketua DPRD Batam Dukung Penanganan Karhutla Jadi Bencana Nasional bandar SLOT INDONESIA

AMSNews.id | Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menerima aksi damai sekaligus audiensi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam, Selasa (20/10/2026). Kehadiran mahasiswa yang dipimpin Ketua HMI Cabang Batam, Andre Saputra, tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan nasional, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan pemerintah, hingga pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus HMI Cabang Batam menyampaikan lima poin tuntutan. Pertama, mendesak DPR RI menggunakan hak angket terkait persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden RI. Kedua, meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Ketiga, mendesak penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Keempat, menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Kelima, mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang adil.

Dari sejumlah aspirasi tersebut, persoalan karhutla menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa. Mereka menilai kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap telah berdampak terhadap berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga negara tetangga.

Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar langkah penanganannya dapat dilakukan secara lebih serius, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Meski memahami sebagian besar tuntutan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, HMI Cabang Batam berharap DPRD Kota Batam turut memberikan perhatian sekaligus mendorong DPR RI menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyatakan pihaknya memahami berbagai persoalan yang disuarakan HMI. Namun, ia menjelaskan bahwa kelima tuntutan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Khusus mengenai karhutla, Kamaluddin menyampaikan pandangan yang sejalan dengan mahasiswa. Ia berharap persoalan kebakaran hutan dan lahan mendapat perhatian serius dari pemerintah dan dapat ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Terkait karhutla, harapan kami sama, agar ini jadi bencana nasional karena semua daerah terkena dampak, bahkan negara tetangga juga kena,” katanya.

Kamaluddin menjelaskan, Pemerintah Kota Batam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan dari instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanganan di daerah.

“Kami sudah dengarkan masukan BMKG. Beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan, di antaranya meliburkan sekolah bagi TK, SD, dan SMP karena dianggap rentan terhadap dampak asap ini. Namun, ada persoalan lain yang muncul, di mana anak-anak lebih banyak bermain karena menganggap libur sekolah,” ungkapnya.

Menurut Kamaluddin, setiap langkah antisipasi harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan terhadap paparan kabut asap.

Ia juga menilai pengawasan terhadap anak-anak tetap diperlukan agar kebijakan meliburkan sekolah benar-benar memberikan perlindungan dari dampak karhutla, bukan justru membuat mereka lebih banyak beraktivitas di luar rumah.

Sementara itu, terkait tuntutan lainnya, Kamaluddin menegaskan DPRD Kota Batam akan terus mencermati perkembangan kebijakan pemerintah pusat serta berbagai persoalan nasional yang menjadi perhatian masyarakat.

Apabila terdapat perkembangan atau perubahan kebijakan yang berkaitan dengan aspirasi mahasiswa, DPRD Batam akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Kamaluddin juga mengapresiasi langkah HMI Cabang Batam yang menyampaikan aspirasi melalui aksi damai dan audiensi. Menurutnya, penyampaian pendapat secara terbuka merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Aspirasi mahasiswa tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPRD Kota Batam dalam menjalankan fungsi kelembagaan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku.

Audiensi tersebut diakhiri dengan penandatanganan dokumen tuntutan oleh Ketua DPRD Kota Batam bersama perwakilan mahasiswa HMI Cabang Batam.

Penandatanganan itu menjadi bagian dari proses penyampaian aspirasi mahasiswa, dengan harapan berbagai tuntutan yang disuarakan dapat memperoleh perhatian serta ditindaklanjuti oleh pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. (*)