kabarsula Krisis Air Baku Tak Kunjung Tuntas, Muslih Desak Pemprov  Kalsel Bangun Embung dan Bendung Karet bandar SLOT INDONESIA

lINIBERITA.id, BANJARMASIN – Krisis air baku yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ketersediaan air tidak bisa terus diselesaikan dengan langkah darurat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel didesak segera mengambil langkah strategis dengan membangun infrastruktur penampungan dan pengendalian air, termasuk embung dan bendung karet, sebagai solusi jangka panjang menghadapi ancaman kekurangan air baku saat musim kemarau.

Dorongan tersebut disampaikan pengamat air bersih sekaligus mantan Direktur Utama PT Air Minum (AM) Bandarmasih periode 2010–2017, Ir HM Muslih, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Muslih, persoalan keterbatasan air baku bukanlah masalah baru. Bahkan, wacana pembangunan embung telah dibicarakan sejak 2015. Namun hingga kini, rencana tersebut belum juga terealisasi.

“Persoalan air baku ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2015. Sekarang sudah 2026, masalah yang sama kembali muncul. Artinya, kita harus memikirkan langkah antisipasi agar persoalan ini tidak terus berulang,” ujarnya.

Muslih yang kini dipercaya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Pamsi menilai Pemprov Kalsel memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlanjutan sumber air baku.

Sebab, menurutnya, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penyediaannya tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan air minum.

“Ini yang perlu mendapat penanganan dari pemerintah provinsi. Air itu kan disediakan pemerintah. Pemerintah tidak bisa lepas tangan terkait persoalan air baku,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Muslih menyoroti persoalan perizinan pengambilan air baku melalui Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA).

Ia mengingatkan, perusahaan air minum harus memiliki izin dalam melakukan pengambilan air dari sumber tertentu. Karena kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat, persoalan tersebut dinilai perlu segera dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau sampai akhir tahun PDAM tidak mendapatkan izin pengambilan air, tentu ada konsekuensi hukum sesuai aturan. Karena itu, persoalan SIPA ini harus segera diselesaikan. Sementara sumber air dari Sungai Tabuk, izin SIPA-nya juga sudah ada batasnya,” jelasnya.

Muslih menilai pembangunan embung harus menjadi salah satu prioritas Pemprov Kalsel untuk mengamankan cadangan air baku, khususnya ketika musim kemarau tiba.

Menurutnya, pembangunan embung sebenarnya bukan gagasan baru. Lahan disebut telah tersedia dan desain pembangunan juga pernah dibuat.

Karena itu, pemerintah dinilai tidak perlu kembali memulai dari nol, melainkan melakukan kajian ulang terhadap rencana yang sudah ada untuk kemudian direalisasikan.

“Untuk pemerintah provinsi, menurut saya pembangunan embung perlu menjadi perhatian. Lahannya sebagian besar sudah ada, desainnya juga sudah pernah dibuat. Tinggal dikaji ulang dan direalisasikan,” katanya.

Keberadaan embung, lanjut Muslih, tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air baku perusahaan air minum. Cadangan air yang tersimpan juga dapat mendukung kebutuhan lain, termasuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Selain embung, Muslih juga mengusulkan pembangunan bendung karet di Sungai Martapura, sebagai bagian dari strategis jangka panjang untuk mengamankan sumber air baku.

Ia mengakui pembangunan bendung karet akan melibatkan sejumlah pemerintah daerah karena berkaitan dengan pengelolaan sungai dan aktivitas transportasi air.

Namun, menurutnya, keterlibatan Pemprov Kalsel dapat memperkuat koordinasi lintas daerah sehingga pembahasannya dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

“Memang pembangunan bendung karet akan melibatkan beberapa pemerintah daerah. Tetapi kalau pemerintah provinsi yang turun tangan, tentu koordinasinya bisa lebih cepat,” ujarnya.

Muslih menyadari pembangunan bendung karet harus memperhitungkan dampaknya terhadap lalu lintas sungai. Keberadaan bendung tidak boleh menghambat mobilitas kapal sehingga diperlukan kajian menyeluruh mengenai teknologi, sistem operasional, hingga kemungkinan pembangunan dermaga dan mekanisme perpindahan angkutan.

Namun, ia menilai perkembangan teknologi di bidang sumber daya air memungkinkan berbagai persoalan tersebut dikaji dan dicarikan solusinya.

“Bendung karet juga tidak hanya untuk air baku. Bisa mendukung kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, bahkan membantu penanganan karhutla. Jadi manfaatnya cukup besar untuk jangka panjang,” katanya.

Muslih yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Perpamsi Pusat meminta pemerintah daerah kembali mengevaluasi program Banjar Bakula, khususnya terkait pengembangan jaringan perpipaan yang menghubungkan sistem pelayanan air bersih antardaerah.

Menurutnya, keberhasilan sistem pelayanan air bersih kawasan Banjar Bakula sangat bergantung pada kesiapan jaringan distribusi dan konektivitas antarsistem.

“Persoalannya salah satunya ada pada jaringan pipa. Kalau jaringan tersebut diperbaiki dan dikembangkan, insyaallah kebutuhan air Banjarmasin dan daerah-daerah di sekitarnya bisa lebih aman,” tuturnya.

Di sisi lain, Muslih menilai PT AM Bandarmasih juga perlu melakukan pembenahan internal. Penambahan kapasitas instalasi pengolahan air (IPA), pengembangan jaringan transmisi air baku dan distribusi, serta rehabilitasi jaringan yang sudah ada dinilai penting untuk memperkuat ketahanan sistem pelayanan air bersih.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pompa dan peralatan pengolahan diperiksa setelah kondisi air kembali normal. Pemeriksaan tersebut penting karena sistem sebelumnya menghadapi kondisi air baku dengan kadar garam tinggi.

“Pompa-pompa dan peralatan juga harus diperiksa satu per satu setelah kondisi kembali normal. Jangan sampai kerusakan baru diketahui ketika musim kemarau berikutnya datang,” ujarnya.

Muslih menegaskan, pembangunan infrastruktur penampungan dan pengendalian air harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar respons setiap kali krisis terjadi.

Menurutnya, tanpa langkah antisipasi sejak sekarang, persoalan kekurangan air baku berpotensi kembali berulang pada tahun-tahun mendatang.

“Embung dan bendung karet ini penting sebagai bagian dari antisipasi. Karena siklus seperti ini pasti akan terjadi lagi. Mungkin 10 tahun ke depan, siapa pun yang memimpin daerah ini akan menghadapi persoalan yang sama kalau tidak disiapkan dari sekarang,” pungkasnya.(benk/iniberita).

Post Views: 816