kabarsula Rully Alfiady: FKDM Jangan Hanya Jadi “Intel Lite”, Harus Berperan Mencerdaskan Masyarakat bandar SLOT INDONESIA

AMSNews.id | Bandung – Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS), Drs. Rully H. Alfiady, menilai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Rully saat menjadi pemateri dalam Forum Diskusi Sinergi FKDM Jawa Barat bertema “Merajut Kewaspadaan Dini Bersama Pemuda: Sinergi Deteksi dan Cegah Dini ATHG untuk Pembangunan Jawa Barat”, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Kujang Lantai 3, Gedung Twin Tower B, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi Nomor 11, Cipageran, Kota Cimahi.

Dalam paparannya, Rully menyebut masyarakat saat ini menghadapi apa yang ia istilahkan sebagai “krisis kejelasan”. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial, tetapi juga menyangkut semakin kaburnya ukuran mengenai nilai, keteladanan, integritas, serta arah kebijakan publik.

“Kita tengah berjalan di atas tanah yang retak. Di permukaan semuanya tampak normal, tetapi di balik itu masyarakat sedang menghadapi krisis kejelasan,” kata Rully dalam forum tersebut.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kegamangan di tengah masyarakat ketika berbagai narasi, termasuk mengenai sejarah bangsa dan keteladanan elite, berkembang secara berseberangan.

Rully kemudian mengangkat contoh perdebatan mengenai sejarah Orde Baru dan gerakan reformasi. Menurut dia, perbedaan narasi sejarah yang terlalu tajam tanpa penjelasan yang memadai dapat menimbulkan kebingungan publik mengenai siapa yang harus ditempatkan sebagai teladan dan siapa yang harus dikritisi.

“Dalam situasi yang anomali seperti ini, kita bukan hanya menuntut soal keteladanan dari pihak elite,” ujarnya.

Dalam paparannya, Rully juga mengaitkan persoalan moral dan korupsi dengan perjalanan sejarah Indonesia.

Ia menyinggung pembangunan Jalan Raya Pos pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Rully mengangkat persoalan pembayaran tenaga kerja pada masa tersebut sebagai refleksi bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran bukan persoalan yang sepenuhnya baru.

Menurutnya, persoalan korupsi tidak cukup diselesaikan hanya melalui perubahan sistem atau pergantian elite. Perubahan juga harus dimulai dari perilaku individu dan lingkungan sosial.

“Antidote dari krisis menahun ini harus dimulai dari gerakan organik individu,” katanya.

Rully berpandangan, masyarakat perlu membangun keberanian untuk memperbaiki diri sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara kritis.

Dalam konteks FKDM, Rully mengingatkan agar forum tersebut tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk menyampaikan laporan kepada aparat mengenai berbagai potensi gangguan keamanan.

Ia menyebut FKDM memiliki ruang yang lebih luas untuk membangun kesadaran masyarakat.

Menurutnya, FKDM idealnya tidak hanya memantau potensi aksi demonstrasi atau melaporkan kejadian di lapangan, tetapi turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Rully bahkan menggunakan istilah “Intel Lite” untuk menggambarkan kondisi ketika FKDM hanya ditempatkan sebagai perpanjangan fungsi pengawasan keamanan.

“FKDM jangan hanya menjadi pemuda pelapor. Perannya harus lebih tinggi, yakni menjadi garda kesadaran berbangsa,” tegasnya.

Ia menilai FKDM dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan memberikan informasi mengenai potensi persoalan sosial sejak dini sekaligus mendorong penyelesaian sebelum berkembang menjadi konflik.

Rully juga menyoroti pentingnya sensitivitas sosial dalam penerapan kebijakan pemerintah.

Ia memberikan ilustrasi mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, suatu kebijakan dapat saja memiliki dasar hukum dan tujuan penataan kota, tetapi tetap menimbulkan persoalan apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan perubahan harga makan yang harus ditanggung pekerja setelah akses terhadap makanan murah di sekitar tempat kerja berkurang.

Menurut Rully, perbedaan biaya makan dari sekitar Rp15 ribu–Rp20 ribu menjadi sekitar Rp50 ribu setiap hari dapat menjadi beban signifikan bagi pekerja berpenghasilan terbatas.

Karena itu, menurut dia, kewaspadaan dini tidak semestinya hanya diarahkan pada persoalan keamanan dalam arti sempit.

“FKDM harus mampu melihat bahwa sebuah kebijakan, meskipun secara legal formal benar, bisa saja menjadi beban bagi efisiensi hidup masyarakat,” ujarnya.

Rully berharap keberadaan FKDM dan organisasi kemasyarakatan lainnya dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Menurutnya, lembaga sosial seharusnya mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga, sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

“Jangan membuat rakyat yang sudah susah menjadi semakin susah,” katanya.

Ia menegaskan, kewaspadaan dini harus dimaknai sebagai kemampuan membaca potensi persoalan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Dengan demikian, FKDM tidak hanya hadir setelah persoalan muncul, tetapi mampu memberikan peringatan, edukasi, dan rekomendasi sejak awal.

Rully menutup paparannya dengan mengajak peserta forum untuk merefleksikan posisi masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat.

“Di tengah kegamangan bangsa ini, apakah kehadiran Anda menjadi bagian dari kejernihan yang mencerahkan, atau justru menjadi bagian dari kabut yang membuat semuanya semakin tidak jelas?” tuturnya. (*)